Alasan Yusril Ajukan Permohonan Pembatalan Perppu Ormas ke MK

Kompas.com - 13/07/2017, 05:26 WIB
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan judicial review atau gugatan uji materil atas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).

Gugatan tersebut rencananya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/2017) mendatang, bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat.

Menurut Yusril, gugatan tersebut bertujuan untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas.

Baca: Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas....

"Kami akan sampaikan gugatan ke MK pada Senin mendatang untuk membatalkan pasal-pasal terkait kewenangan absolut pemerintah untuk memberikan sanksi kepada ormas, tidak hanya secara administratif tapi juga mencabut status badan hukum dan pembubaran," ujar Yusril saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Yusril mengatakan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca: Bubarkan Ormas, Pemerintah Dinilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik Masyarakat

Dia mencontohkan Pasal 59 ayat (4) sebagai salah satu pasal yang bersifat karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Namun, lanjut Yusril, Perppu tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.

"Pasal ini karet karena secara singkat mengatur paham seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam bagian penjelasan tidak mengatur norma apapun," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X