Kompas.com - 12/07/2017, 11:28 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas tak hanya untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Enggak (hanya untuk HTI) lah. Masa hanya satu saja," kata Yasonna sebelum rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurut Yasonna, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memungkinkan untuk melakukan pembubaran tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perppu.

"Sangat sulitlah. Jangan kita biarkan sampai terjadi hal yang tidak baik ke depannya," tutur politisi PDI Perjuangan itu.

(Baca: PBNU Dukung dan Siap Mengawal Perppu Pembubaran Ormas)

Yasonna enggan bicara lebih jauh soal rincian perppu tersebut. Ia mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merupakan juru bicara yang akan mengumumkan rincian perppu tersebut.

Meski begitu, Yasonna meyakini, Perppu tersebut akan disetujui menjadi Undang-undang saat nanti dibawa ke DPR.

"Haqqul yaqin," singkatnya.

(Baca: Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Jalan Pintas yang Mengancam Demokrasi)

Sebelumnya, sebanyak 14 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memang mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X