Kompas.com - 12/07/2017, 06:57 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mencari lokasi yang luas dan sebisa mungkin sudah menjadi aset negara, terkait pemindahan ibu kota.

Menurut Bambang, lahan yang luas dan merupakan tanah negara itu banyak berada di luar Jawa. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya akan masuk dalam kajian Bappenas, khususnya mengenai lokasi baru pusat administrasi pemerintahan.

"Kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut. Sehingga, tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Kalau bisa nol," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).

Kementerian terkait, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan melakukan survei ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga risiko bencana. Wilayah terpilih adalah wilayah dengan risiko bencana paling minim.

Bambang menambahkan, wilayah terpilih sebagai kota pusat pemerintahan yang baru ini betul-betul kota yang baru dikembangkan atau masih green field.

"Infrastruktur dasar harus dibangun semuanya dengan kualitas baik. Perhitungannya akan dilakukan dalam studi tersebut, termasuk skemanya yang tidak memberatkan APBN. Kami akan kedepankan public private partnership," ucap Bambang.

Dia mengatakan, selain memindahkan kantor-kantor pelayanan pemerintahan, pemerintah juga akan memindahkan kantor-kantor lembaga tinggi negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, bukan hanya (kantor) pemerintah, tetapi juga DPR, yudikatif, Mahkamah Agung. Itu akan menjadi bagian dari ibu kota," kata dia.

"Sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ. Parlemen Australia juga ada di Canberra," ujar mantan Menteri Keuangan itu.

(Baca juga: Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal "Diangkut" ke Ibu Kota yang Baru)

Sementara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.

Untuk melakukan kajian pemindahan pusat administrasi ini, Bambang menyebut dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Ahli asing (urban planner) yang berkompeten juga akan dilibatkan dalam kajian komprehensif.

(Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Disebut Perlu Waktu 15 Tahun)

Kompas TV JK: Pemindahan Ibu Kota Harus Dipikirkan Secara Matang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.