Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Mengapa HAM Penting dalam Penanggulangan Terorisme?

Kompas.com - 11/07/2017, 21:08 WIB
Ilustrasi Terorisme ShutterstockIlustrasi Terorisme
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

PASCALEDAKAN bom di Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 yang merenggut nyawa tiga orang polisi dan melukai belasan orang lainnya, kemudian penusukan anggota Polri hingga tewas di Medan (25/6/17) dan Jakarta Selatan (30/6/17), kesadaran akan pentingnya regulasi antiteror yang memadai kembali mengemuka ke publik.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan percepatan pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah cukup lama tertunda. Salah satu faktor penting yang membuat pembahasan rancangan undang-undang itu tertunda adalah untuk menghindari potensi pelanggaran HAM.

Kapolri menyampaikan bahwa prinsip dasar dalam pemberantasan terorisme tetap dalam koridor penghormatan dan perlindungan HAM.

Hal ini juga dinyatakan oleh Menkopolhukam Wiranto, bahwa jikapun TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, akan tetap memperhatikan HAM. Kalangan DPR juga sepakat bahwa HAM harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.

Di sisi lain, ada yang berpendapat, mengingat begitu mendesak dan bahayanya tingkat ancaman terorisme, HAM bisa dikesampingkan. Hal ini karena HAM memberikan batasan-batasan yang dianggap menghalangi penegakan hukum.

Misalnya, penangkapan atas terduga teroris harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup. Penegak hukum tidak bisa menangkap terduga teroris secara sewenang-wenang tanpa ada bukti yang kuat.

Dalam konteks pro dan kontra aspek HAM dalam pemberantasan terorisme ini, saya hendak memberikan catatan melalui tulisan ini, agar tidak salah menempatkan HAM atau HAM dianggap menjadi penghalang dalam pemberantasan terorisme.

Baca juga: UU Anti-terorisme Seharusnya Juga Atur soal Pengawasan Mantan Napi Teroris

HAM adalah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah anugerah, maka HAM melekat erat pada setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali.

Tidak ada seorang atau pihak manapun bisa mencabut HAM seseorang secara sewenang-wenang, termasuk pemerintah.

Apakah seorang teroris mempunyai HAM? Ya, sudah pasti. Tidak ada ketentuan di dalam instrumen HAM nasional dan internasional yang menyebutkan bahwa seorang penjahat, misalnya teroris, tidak punya HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
Kehendak Golkar Usung Capres dan 'Memantrai' Elektabilitas Airlangga

Kehendak Golkar Usung Capres dan "Memantrai" Elektabilitas Airlangga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.