Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulama Aceh Berterima Kasih kepada Jokowi karena Kuota Haji Bertambah

Kompas.com - 11/07/2017, 18:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ulama asal Aceh mengucapkan terim akasih kepada Presiden Joko Widodo atas penambahan kuota haji.

Hal ini disampaikan disampaikan para ulama Aceh saat diundang Jokowi makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Ada lima ulama yang diundang makan siang di Istana, yakni Walid Harmen, Tgk Rusli M Daud Abi Hidayat, Tgk Ismi Lc, dan Tgk HM Yakob.

Mereka diundang ke Istana bersama dengan rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

"Dari ulama ini menyampaikan terima kasih ke Presiden atas program keagamaan yang berhasil di Aceh, salah satunya kuota haji," kata Nova Iriansyah, seusai makan siang dengan Jokowi.

Iriansyah mengatakan, para ulama yang hadir mendoakan Jokowi. Mereka senang karena kehidupan di Aceh menjadi sangat kondusif.

"Dan yang spesifik mereka berterima kasih soal kuota haji dan mudah-mudahan bisa menambah lagi," ujar Nova.

Irwandi menambahkan, sebenarnya ada 20 orang ulama yang diundang ke Jakarta untuk makan siang dengan Jokowi.

Namun, hanya 5 orang yang bisa berangkat karena keterbatasan tiket.

Sebab, selain membawa ulama, rombongan juga terdiri dari empat Pimpinan DPR Aceh, Wakil Nanggroe, Ketua Bappeda Aceh, dan Sekretaris Daerah Aceh.

"Ini terbatas tiketnya jadi enggak bisa ikut semua," kata Irwandi.

Kuota haji Indonesia untuk tahun 2017 naik sebesar 52.200 menjadi 221.000.

Jokowi mengatakan, kenaikan kuota haji ini tak terlepas dari upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi.

Kompas TV Biaya Haji Naik, Menteri Agama Pastikan Fasilitas Lebih Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com