Kompas.com - 11/07/2017, 18:06 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku heran dengan keinginan pemerintah yang menginginkan agar besaran presidential threshold tetap pada 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Padahal, dengan adanya presidential threshold sebesar itu, maka calon presiden yang muncul di Pemilu 2019 hanya sedikit, dan diperkirakan akan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jika presidential threshold sebesar 0 hingga 10 persen, maka calon presiden yang muncul akan lebih banyak dan menguntungkan Presiden Jokowi jika hendak mencalonkan diri kembali.

Jokowi dinilai memiliki modal lebih dibandingkan calon lainnya, sehingga suara para pendukungnya lebih terkonsentrasi dan suara lawannya akan terpecah ke banyak calon.

(Baca: Pemerintah Ngotot "Presidential Threshold" 20 Persen, Ini Kata Wiranto)

"Kami sebenarnya lebih senang head to head dengan Presiden Jokowi. Lebih senang. Dua calon lebih untungkan Jokowi dan Prabowo. Tapi Prabowo bilang biarlah tokoh-tokoh lain muncul," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

"Incumbent harusnya di mana-mana senang kalau calonnya banyak," lanjut Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu itu.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bersedia meninjau kembali usulan presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Apalagi, kata Riza, pencapresan itu menjadi wilayah partai politik atau gabungan partai politik, bukan pemerintah.

(Baca: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

"Biarlah parpol (partai politik) dan DPR yang kelola. berilah keleluasaan pada parpol dan DPR," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama PDI-P, Nasdem, dan Golkar bersikeras dengan opsi presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Sikap pemerintah yang ngotot juga diikuti dengan partai lainnya yang menginginkan presidential threshold dihapus atau hanya sebesar 10 hingga 15 persen.

Kompas TV Pro Kontra Kesepakatan “Presidential Treshold”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Nasional
3 Polisi Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

3 Polisi Tersangka "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

Nasional
Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Nasional
Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Nasional
Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Nasional
YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

Nasional
Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Nasional
Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Nasional
Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Nasional
Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Nasional
Wapres: Krisis Jadi 'Awan Gelap' yang Selimuti Semua Negara

Wapres: Krisis Jadi "Awan Gelap" yang Selimuti Semua Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.