Gerindra: Banyak Calon di Pemilu 2019 Justru Untungkan Jokowi

Kompas.com - 11/07/2017, 18:06 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku heran dengan keinginan pemerintah yang menginginkan agar besaran presidential threshold tetap pada 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Padahal, dengan adanya presidential threshold sebesar itu, maka calon presiden yang muncul di Pemilu 2019 hanya sedikit, dan diperkirakan akan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jika presidential threshold sebesar 0 hingga 10 persen, maka calon presiden yang muncul akan lebih banyak dan menguntungkan Presiden Jokowi jika hendak mencalonkan diri kembali.

Jokowi dinilai memiliki modal lebih dibandingkan calon lainnya, sehingga suara para pendukungnya lebih terkonsentrasi dan suara lawannya akan terpecah ke banyak calon.

(Baca: Pemerintah Ngotot "Presidential Threshold" 20 Persen, Ini Kata Wiranto)

"Kami sebenarnya lebih senang head to head dengan Presiden Jokowi. Lebih senang. Dua calon lebih untungkan Jokowi dan Prabowo. Tapi Prabowo bilang biarlah tokoh-tokoh lain muncul," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

"Incumbent harusnya di mana-mana senang kalau calonnya banyak," lanjut Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu itu.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bersedia meninjau kembali usulan presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Apalagi, kata Riza, pencapresan itu menjadi wilayah partai politik atau gabungan partai politik, bukan pemerintah.

(Baca: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

"Biarlah parpol (partai politik) dan DPR yang kelola. berilah keleluasaan pada parpol dan DPR," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama PDI-P, Nasdem, dan Golkar bersikeras dengan opsi presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Sikap pemerintah yang ngotot juga diikuti dengan partai lainnya yang menginginkan presidential threshold dihapus atau hanya sebesar 10 hingga 15 persen.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X