Gerindra: Banyak Calon di Pemilu 2019 Justru Untungkan Jokowi

Kompas.com - 11/07/2017, 18:06 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Bhayangkara melibatkan 2.408 personel gabungan dari Polri, TNI, instansi terkait, hingga organisasi Pramuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku heran dengan keinginan pemerintah yang menginginkan agar besaran presidential threshold tetap pada 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Padahal, dengan adanya presidential threshold sebesar itu, maka calon presiden yang muncul di Pemilu 2019 hanya sedikit, dan diperkirakan akan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jika presidential threshold sebesar 0 hingga 10 persen, maka calon presiden yang muncul akan lebih banyak dan menguntungkan Presiden Jokowi jika hendak mencalonkan diri kembali.

Jokowi dinilai memiliki modal lebih dibandingkan calon lainnya, sehingga suara para pendukungnya lebih terkonsentrasi dan suara lawannya akan terpecah ke banyak calon.

(Baca: Pemerintah Ngotot "Presidential Threshold" 20 Persen, Ini Kata Wiranto)

"Kami sebenarnya lebih senang head to head dengan Presiden Jokowi. Lebih senang. Dua calon lebih untungkan Jokowi dan Prabowo. Tapi Prabowo bilang biarlah tokoh-tokoh lain muncul," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

"Incumbent harusnya di mana-mana senang kalau calonnya banyak," lanjut Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu itu.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bersedia meninjau kembali usulan presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Apalagi, kata Riza, pencapresan itu menjadi wilayah partai politik atau gabungan partai politik, bukan pemerintah.

(Baca: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

"Biarlah parpol (partai politik) dan DPR yang kelola. berilah keleluasaan pada parpol dan DPR," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama PDI-P, Nasdem, dan Golkar bersikeras dengan opsi presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen. Sikap pemerintah yang ngotot juga diikuti dengan partai lainnya yang menginginkan presidential threshold dihapus atau hanya sebesar 10 hingga 15 persen.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X