KPU Harus Kerja Keras jika Pemilu Serentak Pakai UU Lama

Kompas.com - 11/07/2017, 17:45 WIB
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu jika syarat presidential threshold tidak sesuai yang diinginkan, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara akan kerepotan menyusun aturan Pemilu Serentak 2019.

Sebab, aturan yang dipakai untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih akan mengacu pada undang-undang saat ini.

"Saya yakin, kalau kembali ke undang-undang lama, pasti KPU harus bekerja keras membuat peraturan teknis tahapan pemilu yang selaras dan tidak bertentangan dengan satu sama lain," kata Titi, saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Baca: Perludem: Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak

Selain itu, lanjut Titi, pemilih juga akan kebingungan karena peilu digelar secara serentak, tetapi undang-undangnya memisahkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Misal soal pendaftaran pemilih yang waktunya dibedakan. Apakah artinya akan ada dua aktivitas pemutakhiran data pemilih, kalau hanya sekali pemutakhiran maka bagaimana menyinkronkannya? Itu hal yang kesannya sangat teknis namun mengandung kompleksitas tersendiri," kata Titi.

Sementara, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, akan ada implikasi politik yang besar jika Pemilu 2019 kembali menggunakan undang-undang yang lama.

Menurut dia, akan ada beberapa pihak yang berpotensi meragukan keabsahannya.

Baca: Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold'

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X