KPU Harus Kerja Keras jika Pemilu Serentak Pakai UU Lama

Kompas.com - 11/07/2017, 17:45 WIB
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu jika syarat presidential threshold tidak sesuai yang diinginkan, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara akan kerepotan menyusun aturan Pemilu Serentak 2019.

Sebab, aturan yang dipakai untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih akan mengacu pada undang-undang saat ini.

"Saya yakin, kalau kembali ke undang-undang lama, pasti KPU harus bekerja keras membuat peraturan teknis tahapan pemilu yang selaras dan tidak bertentangan dengan satu sama lain," kata Titi, saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Baca: Perludem: Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak

Selain itu, lanjut Titi, pemilih juga akan kebingungan karena peilu digelar secara serentak, tetapi undang-undangnya memisahkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Misal soal pendaftaran pemilih yang waktunya dibedakan. Apakah artinya akan ada dua aktivitas pemutakhiran data pemilih, kalau hanya sekali pemutakhiran maka bagaimana menyinkronkannya? Itu hal yang kesannya sangat teknis namun mengandung kompleksitas tersendiri," kata Titi.

Sementara, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, akan ada implikasi politik yang besar jika Pemilu 2019 kembali menggunakan undang-undang yang lama.

Menurut dia, akan ada beberapa pihak yang berpotensi meragukan keabsahannya.

Baca: Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold'

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X