Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Pro Cantrang Diterima Istana, Ini Kesepakatannya

Kompas.com - 11/07/2017, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan perwakilan nelayan yang menolak pelarangan penggunaan cantrang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Selasa (11/7/2017), menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi mengatakan, poin pertama kesepakatan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang ditunda hingga bulan Desember 2017.

Artinya, hingga Desember 2017, nelayan masih boleh menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

"Artinya pula, selama itu nelayan (yang masih menggunakan cantrang) tidak boleh ditangkapi," ujar Sutia, usai bertemu Teten, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang

Kesepakatan kedua, pemerintah akan mengkaji apakah cantrang benar-benar merusak lingkungan laut atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan cantrang tidak merusak lingkungan, maka pemerintah akan mencabut kebijakan Menteri Susi tersebut.

Ketiga, pemerintah akan mengunjungi sentra-sentra nelayan cantrang untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Terakhir, lanjut Sutia, Teten berjanji akan menjadi fasilitator pertemuan para nelayan dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi memang Permen Bu Susi mengenai pelarangan cantrang ini berdampak luas bagi kehidupan nelayan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelarangan ini," ujar Sutia.

Baca: Nelayan Kecil Disebut Bersyukur Adanya Larangan Cantrang

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia itu sudah memulai aksinya sejak Selasa pagi.

Melalui spanduk dan orasi, para nelayan menuntut banyak hal.

Tuntutan itu di antaranya, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang hingga mencopot Susi dari jabatannya.

Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro terhadap nelayan.

Selain itu, Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi dengan stakeholder.

Kompas TV Bersyukur Kepada Tuhan, Para Nelayan Ini Gelar Pesta Laut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com