Ma'ruf Amin dan Said Aqil Temui Jokowi Protes Sekolah 8 Jam

Kompas.com - 11/07/2017, 15:25 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama sejumlah pengurus PBNU usai menemui presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama sejumlah pengurus PBNU usai menemui presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menemui Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, salah satu tujuan kedatangan mereka adalah untuk memprotes program sekolah 5 hari yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami menyampaikan salam dari kyai pesantren seluruh Indonesia yang semuanya menolak sekolah 5 hari," kata Said Aqil usai pertemuan dengan Jokowi.

Dengan sekolah lima hari, maka jam belajar akan ditambah hingga mencapai 8 jam per harinya. Said Aqil menegaskan bahwa hal tersebut akan mengganggu kegiatan pengajian dan ilmu agama di madrasah yang dimulai selepas shalat dzuhur atau pukul 12.00 WIB.

(Baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)

"Itu akan menggusur sekolah agama dan madrasah-madrasah yang jumlahnya 6.000-7.000 di seluruh Indonesia milik NU yang dibangun masyarakat," ucap Aqil.

Menurut Said Aqil, Presiden memahami betul keberatan yang disampaikan. Presiden, kata Aqil, berjanji akan mempercepat pembentukan peraturan presiden yang akan menggugurkan peraturan menteri pendidikan nomor 23 Tahun 2017.

Selama Perpres belum terbit, permen yang ditandatangani Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy itu juga tidak akan diberlakukan.

"Saya kira nanti Perpres yang akan membatalkan permen itu," ucap Aqil.

(Baca: Dukung Kebijakan Sekolah 8 Jam, Ini Penjelasan Sekjen Muhammadiyah)

Aqil mengatakan, pihaknya tidak masalah apabila sekolah 5 hari diterapkan secara opsional seperti sekarang ini. Artinya, sekolah bisa memberlakukan sistem tersebut apabila memang menginginkannya, namun tidak dipaksakan dalam bentuk aturan.

"Tidak usah diformalkan ada peraturan karena efeknya bisa panjang. Ulama-ulama akan tersinggung dan marah lah kalo full day school dipaksakan," ucap Aqil.

Said Aqil menambahkan, tujuan lain kedatangan mereka kesini adalah untuk mengundang Presiden hadir dalam majelis dzikir yang akan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 13 Juli besok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X