Alasan Pansus Tak Ingin Pemilu Kembali Pakai UU Lama

Kompas.com - 11/07/2017, 12:30 WIB
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu  Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu), Yandri Susanto mengatakan, pihak Pansus cenderung tak setuju jika pemilu kembali berdasarkan Undang-Undang Pemilu lama.

Sebab, pembahasan di pansus RUU Pemilu sudah berlangsung sejak jauh hari dan intensif.

"Kalau kami sudah siang malam membahas, enggak setuju kembali ke undang-undang lama," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Meski begitu, kembali ke undang-undang lama, menurut dia, adalah hak pemerintah. Yandri menuturkan, pihaknya menginginkan agar hasil pembahasan Pansus diterima oleh semua pihak apa pun hasilnya.

Begitu juga pemerintah. Sebaiknya, kata Yandri, pemerintah ikut dengan hasil yang telah diputuskan partai-partai di DPR.

"Tapi kalau pemerintah ambil posisi sesuai dengan haknya untuk menarik diri, ya kami enggak bisa apa-apa," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pembahasan lima isu krusial masih alot, terutama pada poin ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Meski begitu, Yandri memastikan paripurna pengesahan RUU Pemilu akan sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 20 Juli.

"Jadwalnya 20 Juli enggak akan diundur," tutur dia.

Pemerintah sebelumnya mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR jika terus terjadi kebuntuan soal presidential threshold.

(Baca: Pemerintah Ancam Menarik Diri jika "Presidential Threshold" Diubah)

Pemerintah juga bersikeras menggunakan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sementara, suara fraksi di DPR saat ini terbelah dalam tiga opsi, yaitu mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen.

(Baca juga: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Nasional
Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Hadapi Arus Balik. Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Perintah Kapolri, Operasi Ketupat Diperpanjang hingga 7 Juni 2020

Nasional
Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Mal Summarecon Bekasi

Nasional
Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Saat Muhadjir Silaturahim Virtual Bersama Pegawai Kemenko PMK

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Nasional
Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

Nasional
Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Nasional
YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X