Alasan Pansus Tak Ingin Pemilu Kembali Pakai UU Lama - Kompas.com

Alasan Pansus Tak Ingin Pemilu Kembali Pakai UU Lama

Kompas.com - 11/07/2017, 12:30 WIB
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu  Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu), Yandri Susanto mengatakan, pihak Pansus cenderung tak setuju jika pemilu kembali berdasarkan Undang-Undang Pemilu lama.

Sebab, pembahasan di pansus RUU Pemilu sudah berlangsung sejak jauh hari dan intensif.

"Kalau kami sudah siang malam membahas, enggak setuju kembali ke undang-undang lama," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Meski begitu, kembali ke undang-undang lama, menurut dia, adalah hak pemerintah. Yandri menuturkan, pihaknya menginginkan agar hasil pembahasan Pansus diterima oleh semua pihak apa pun hasilnya.

Begitu juga pemerintah. Sebaiknya, kata Yandri, pemerintah ikut dengan hasil yang telah diputuskan partai-partai di DPR.

"Tapi kalau pemerintah ambil posisi sesuai dengan haknya untuk menarik diri, ya kami enggak bisa apa-apa," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pembahasan lima isu krusial masih alot, terutama pada poin ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Meski begitu, Yandri memastikan paripurna pengesahan RUU Pemilu akan sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 20 Juli.

"Jadwalnya 20 Juli enggak akan diundur," tutur dia.

Pemerintah sebelumnya mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR jika terus terjadi kebuntuan soal presidential threshold.

(Baca: Pemerintah Ancam Menarik Diri jika "Presidential Threshold" Diubah)

Pemerintah juga bersikeras menggunakan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sementara, suara fraksi di DPR saat ini terbelah dalam tiga opsi, yaitu mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen.

(Baca juga: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

Kompas TV RUU Pemilu Dibayangi “Deadlock”


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Megapolitan
Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Nasional
Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Regional
Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Internasional
Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Regional
Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Nasional
Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Megapolitan
ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

Internasional
Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Nasional
Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Regional
'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

"Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Regional
Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Megapolitan
Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Nasional

Close Ads X