Kompas.com - 11/07/2017, 11:52 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj seusai buka bersama di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj seusai buka bersama di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil menyatakan bahwa eksistensi KPK masih tetap dibutuhkan.

"Kami tetap mendukung di belakang KPK. Sampai hari ini negara butuh KPK, karena ini harapan rakyat," ujar Said Aqil di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Said Aqil mengatakan, kedatangan dia dan sejumlah pengurus PBNU tersebut untuk memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang terdesak. Menurut Said Aqil, PBNU dan KPK telah bersepakat untuk berjihad melawan korupsi.

"KPK sedang banyak digelitikin, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi," kata Said Aqil.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana untuk mengevaluasi hingga membubarkan KPK. (Baca: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi)

Wacana tersebut muncul bersamaan dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, wacana pembubaran hingga evaluasi yang akan dilakukan Pansus mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Para aktivis dan akademisi memandang pembentukan Pansus dan munculnya wacana tersebut adalah upaya pelemahan KPK dan pembungkaman terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Para mantan pimpinan KPK juga berpendapat serupa dengan para aktivis dan akademisi. Para mantan pimpinan menilai saat ini KPK sedang mendapat perlawanan balik dari para koruptor.

(Baca: Manuver Pansus Hak Angket Dicurigai Berujung pada Revisi UU KPK)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Nasional
IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

Nasional
Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Nasional
Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Nasional
Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Nasional
PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

Nasional
BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

Nasional
IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

Nasional
Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 Anak Paling Banyak di Jabar

IDAI: Kasus Covid-19 Anak Paling Banyak di Jabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.