Kompas.com - 10/07/2017, 23:22 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilai, upaya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK meminta keterangan dari para napi koruptor di Lapas Sukamiskin, merupakan manuver yang tidak lazim.

Selain tidak lazim, menurut Benny, manuver tersebut dianggapnya bertentangan dengan nalar publik.

Sebab, keterangan yang digunakan oleh Pansus Angket untuk menyelidiki KPK diperoleh dari para napi yang divonis melalui pengadilan yang sah.

"Apa yang dilakukan Pansus Angket ini tidak lazim dan melawan nalar publik. Dalam perspektif politik tentu ini jadi manuver pansus. Tapi secara yuridis napi tersebut sudah dihukum melalui proses peradilan yang kredibel dan legal," ujar Benny saat dihubungi, Senin (10/7/2017).

Benny mengatakan, rencana pansus hak angket untuk mengonfrontasi keterangan para napi yang menyebut KPK terindikasi melakukan pelanggaran pun tidak masuk akal.

Pasalnya, secara teknis sulit untuk menghadirkan para napi tersebut dalam proses penyelidikan hak angket.

Di sisi lain, sulit pula untuk membuktikan apakah keterangan para napi tersebut benar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara teknis apa mungkin napi koruptor itu dihadirkan ke DPR, tentu sangat rumit. Antasari yang mantan Ketua KPK tidak dapat izin keluar Lapas saat anaknya menikah. Jadi terkesan mengada-ada kalau mau dikonfrontasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK.Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dari kacamata para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, mereka menilai KPK terindikasi melakukan pelanggaran.

Hal itu disampaikan Agun usai Pansus Hak Angket KPK yang dipimpinnya melakukan dengar pendapat dengan para napi koruptor di lapas Sukamiskin.

"Mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi, bahwa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya privat, keluarga dan sebagainya," kata Agun, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017).

Agun mengatakan, para napi tersebut dapat bertanggung jawab dengan ungkapan mereka soal indikasi pelanggaran KPK ini.

Bahkan, mereka siap dikonfrontasi suatau saat apabila memang Pansus mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi di dalam proses penyelidikan Hak Angket KPK," ujar Agun.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Nasional
Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Nasional
Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Nasional
Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Nasional
Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Nasional
Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Nasional
Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Nasional
Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.