Pemerintah Ngotot "Presidential Threshold" 20 Persen, Ini Kata Wiranto - Kompas.com

Pemerintah Ngotot "Presidential Threshold" 20 Persen, Ini Kata Wiranto

Kompas.com - 10/07/2017, 15:04 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tetap bertahan dengan usulan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara nasional.

Menurut Wiranto, usulan tersebut bertujuan untuk memperkuat dan menyehatkan sistem demokrasi.

"Ini bukan soal ngotot atau tidak ngotot. Pemerintah punya posisi untuk menentukan dan menyehatkan demokrasi," ujar Wiranto saat ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wiranto menuturkan, saat ini perlu adanya sebuah sistem agar partai politik (parpol) ataupun gabungan parpol dapat memilih pemimpin yang terbaik. Dengan demikian, kata Wiranto, saat pemilihan umum, pencalonan tetap memperhatikan kualitas calon, bukan kuantitas.

(Baca: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

Berkaca pada Pemilu 2014, lanjutnya, parpol didorong untuk melakukan lobi-lobi politik untuk mengerucutkan jumlah calon dan wakil presiden dengan berorientasi pada kualitas.

Menurut Wiranto, mekanisme pengerucutan tersebut perlu dipertahankan. Di sisi lain, Wiranto menilai pemilu tidak akan berjalan dengan baik jika jumlah calon yang muncul terlalu banyak.

"Nanti akan menambah keruwetan proses pemilu. Maka ada pengerucutan calon pemimpin lewat lobi-lobi parpol yang orientasinya kualitas," tuturnya.

"Ini tidak ngotot, tapi ini melalui argumentasi yang sehat," kata Wiranto.

(Baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...)

Pemerintah sebelumnya mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR jika terus terjadi kebuntuan soal presidential threshold. Pemerintah juga bersikeras menggunakan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sementara, suara fraksi di DPR saat ini terbelah dalam tiga opsi, yaitu mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen.

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Megapolitan
Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Nasional
Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Regional
Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Internasional
Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Regional
Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Nasional
Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Megapolitan
ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

Internasional
Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Nasional
Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Regional
'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

"Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Regional
Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Megapolitan
Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Nasional

Close Ads X