Kompas.com - 10/07/2017, 15:04 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tetap bertahan dengan usulan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara nasional.

Menurut Wiranto, usulan tersebut bertujuan untuk memperkuat dan menyehatkan sistem demokrasi.

"Ini bukan soal ngotot atau tidak ngotot. Pemerintah punya posisi untuk menentukan dan menyehatkan demokrasi," ujar Wiranto saat ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wiranto menuturkan, saat ini perlu adanya sebuah sistem agar partai politik (parpol) ataupun gabungan parpol dapat memilih pemimpin yang terbaik. Dengan demikian, kata Wiranto, saat pemilihan umum, pencalonan tetap memperhatikan kualitas calon, bukan kuantitas.

(Baca: Opsi "Presidential Threshold" 10-15 Persen Menguat)

Berkaca pada Pemilu 2014, lanjutnya, parpol didorong untuk melakukan lobi-lobi politik untuk mengerucutkan jumlah calon dan wakil presiden dengan berorientasi pada kualitas.

Menurut Wiranto, mekanisme pengerucutan tersebut perlu dipertahankan. Di sisi lain, Wiranto menilai pemilu tidak akan berjalan dengan baik jika jumlah calon yang muncul terlalu banyak.

"Nanti akan menambah keruwetan proses pemilu. Maka ada pengerucutan calon pemimpin lewat lobi-lobi parpol yang orientasinya kualitas," tuturnya.

"Ini tidak ngotot, tapi ini melalui argumentasi yang sehat," kata Wiranto.

(Baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...)

Pemerintah sebelumnya mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR jika terus terjadi kebuntuan soal presidential threshold. Pemerintah juga bersikeras menggunakan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sementara, suara fraksi di DPR saat ini terbelah dalam tiga opsi, yaitu mengikuti pemerintah, 0 persen, dan 10-15 persen.

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Ketua KPK Pastikan Bakal Tangkap Surya Darmadi Jika Tahu Persembunyiannya

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Kuasa Hukum Bharada E Sebut Kliennya Dekat dengan Brigadir J dan Keluarga

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte Jalani Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan M Kece

Nasional
Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Jokowi Kunker ke Boyolali dan Sukoharjo, Akan Tanam Kelapa Genjah

Nasional
Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Pengacara: Bharada E Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J, Brimob, Polri, serta Negara

Nasional
Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Mahfud Sebut Negara Hancur jika Kasus Pembunuhan Brigadir J Tak Dibuka

Nasional
Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Partai Kedaulatan Rakyat Dijadwalkan Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu ke KPU Hari Ini

Nasional
Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Antisipasi NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, Begini Cara Mengeceknya

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Pengacara Sebut Bharada E Diancam Ditembak jika Tak Bunuh Brigadir J

Nasional
Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Mengenal Gejala Infeksi Subvarian Omicron BA.4.6

Nasional
Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J 'Sensitif dan Khusus Dewasa'

Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J "Sensitif dan Khusus Dewasa"

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif Hanya untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.