Kompas.com - 10/07/2017, 12:35 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapatkan dukungan dari unsur masyarakat.

Pada Senin (10/7/2017), Pansus kembali menerima dukungan yang disampaikan melalui forum audiensi.

Dukungan tersebut datang dari alumni dan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Bangkit untuk Keadilan.

"Kami mendukung upaya-upaya Pansus Hak Angket KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, yang dalam hal ini terhadap pelaksanaan UU 30/2002 tentang KPK," ujar Ketua Badan Pekerja Alumni dan Mahasiswa UI Bangkit untuk Keadilan, Herry Hernawan, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

(baca: Demokrat: Pansus Angket KPK Bangun Kesan Koruptor Orang Teraniaya)

Beberapa poin disampaikan oleh Herry. Salah satunya adalah soal KPK yang dirasa tebang pilih dalam menangani kasus.

Selain itu, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dipertanyakan sejauh mana dampaknya untuk mengurangi tingkat korupsi di daerah.

"Operasi tangkap tangan lebih terkesan sebagai pencitraan," kata Herry.

(baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...)

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa berterima kasih atas dukungan tersebut.

Ia berharap pihaknya juga mendapat peringatan jika dinilai berlaku tak adil.

"Hal-hal yang patut dikritisi, dikritik keras kalau perlu. Tegurlah kami secara keras. Kalau kami melakukan sesuatu yang tidak jujur juga tolong kami diingatkan," ucap Agun.

 

(baca: Ini Sejumlah Cerita Napi Koruptor kepada Pansus Angket KPK)

Ia menambahkan, pansus membuka untuk menerima pandangan seluruh pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap pansus angket KPK.

Agun mengajak siapapun yang ingin berdialog untuk duduk bersama, saling menghargai serta melaksanakan proses dialog berdasarkan rambu hukum dan aturan yang berlaku.

"Angket ini diadakan bukan untuk seperti sudah ada kepentingan ABCD atau untuk kepentingan kasus ABCD. Kami ingin mengembalikan KPK yang pada akhirnya tidak ada lembaga yang seolah tidak boleh dikritik, tidak bisa diawasi," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Kompas TV Pansus Angket dan KPK Terus Bersitegang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.