Kompas.com - 10/07/2017, 08:44 WIB
Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016). KOMPAS.com/Kahfi Dirga CahyaYusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bakal hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Selain sebagai pakar hukum tata negara, Yusril diundang pula dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusril menegaskan bahwa dirinya tak berdiri dalam satu posisi mana pun, di antara pihak yang mendukung atau menolak keberadaan Pansus.

"Saya tidak berada dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung keberadaan panitia angket DPR, juga tidak berada dalam posisi apakah ingin memperkuat atau melemahkan KPK," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Minggu (9/7/2017) malam.

"Tugas saya adalah menerangkan segala yang diminta kepada saya untuk saya terangkan secara akademis, dan saya berupaya secara maksimal untuk tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepetingan politik pihak manapun juga," lanjut dia.

Ia menambahkan, keterangan yang akan diberikannya merupakan keterangan akademis. Dengan demikian, keterangan itu terbuka untuk didengar dan didebat oleh siapa pun.

(Baca juga: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, ia akan menghormati pandangan akademis yang berbeda darinya terkait Pansus Angket KPK.

"Andai kata ada pendapat akademisi yang lain, yang saya nilai lebih kuat hujjah dan argumentasi akademisnya dibanding pandangan saya, maka saya dengan ikhlas akan meninggalkan pendapat saya dan mengikuti pendapat yang lebih kuat argumentasinya," tutur Yusril.

Pansus Angket KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan para pakar hukum tata negara untuk menjelaskan posisi KPK dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Yusril dipandang memiliki kapasitas oleh Pansus karena pernah mewakili pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X