Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaat GKI Yasmin Tagih Janji Wali Kota Bogor Buka Gereja

Kompas.com - 09/07/2017, 17:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, menagih janji Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menyelesaikan sengketa rumah ibadah, yang membuat jemaat tidak bisa beribadah di gereja milik mereka.

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pernah hadir dalam perayaan Natal jemaat GKI Yasmin pada 2016.

Dalam perayaan Natal tersebut, Bima Arya berjanji akan menyelesaikan perkara GKI Yasmin pada tahun ini.

"Janji Bima Arya itu disampaikan 25 Desember 2016. Jadi, Natal tahun kemarin. Dan kami masih tagih janji dia itu," kata Bona saat ditemui di sela-sela ibadah di depan Istana Negara, Minggu (9/7/2017) siang.

(baca: GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia Gelar Ibadah ke-147 di Depan Istana)

Menurut Bona, saat perayaan Natal tahun lalu, Bima berjanji untuk membuka GKI Yasmin agar para jemaat bisa beribadah di sana.

Namun, hingga saat ini belum ada pertemuan apapun atau tindak lanjut dari janji yang disampaikan.

Bona mengatakan, selain bertemu dengan Bima Arya, pihaknya juga telah bertemu dengan Teten Masduki, Kepala Staf Presiden.

Namun, sama halnya dengan Bima, hingga kini belum ada kabar dari KSP.

"Saya berharap Bima Arya maupun pemerintah pusat melalui KSP dapat segera membuka dua gereja (GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia), karena dua gereja itu sah dan punya putusan pengadilan yang tetap," jelas Bona.

Bona menambahkan, para jemaat khawatir, apabila sudah memasuki periode Pemilu 2018 dan 2019, maka pertimbangan politik akan lebih dijadikan rujukan dibanding pertimbangan hukum dan konstitusi.

Bona pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan pemerintahan Bogor dan Bekasi untuk segera menyelesaikan kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia sebelum masuk periode Pemilu.

"Kami berharap Pak Presiden Joko Widodo melalui Kantor KSP dapat menyegerakan agar Bapak Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bekasi dapat segera membuka dua gereja ini," ujarnya.

"Dan kita sebagai negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang justru menghendaki tidak dilindunginya kebebasan beragama di republik kita ini," pungkas Bona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com