Kompas.com - 09/07/2017, 13:05 WIB
Aktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver politik yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dinilai dicurigai akan berujung pada revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diduga sebagai upaya untuk melemahkan KPK secara kelembagaan.

"Kami menduga Pansus ini akan berujung pada rekomendasi untuk merevisi UU KPK," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar di Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017).

(baca: Pansus Harusnya Minta Keterangan Saksi KPK, Bukan Napi Korupsi)

Menurut Tibiko, kegiatan politik yang dilakukan Pansus Hak Angket bisa jadi tidak sekadar upaya untuk mengganggu kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, tetapi sebagai upaya pelemahan KPK secara kelembagaan.

Kecurigaan itu menguat setelah Pansus melakukan manuver politik dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, mewawancarai narapidana kasus korupsi yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Bisa jadi, poin-poin revisi seperti pembatasan penyadapan atau kewenangan SP3 akan dimunculkan kembali," kata Tibiko.

Tim Pansus Hak Angket KPK melakukan dengar pendapat dengan para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017).

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan banyak napi kasus korupsi di dalam lapas tersebut.

Menurut Agun, dari hasil pertemuan dengan para napi, pihaknya mendapat cukup banyak informasi termasuk berkas dalam bentuk buku, testimoni yang ditandatangani napi yang bersangkutan, serta merekam keterangan para napi tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, materi kegiatan pansus tidak dapat dibuka karena masih harus diuji terlebih dahulu.

"Karena kami masih harus menguji kebenarannya itu dalam sebuah forum yang harus bisa kami pertanggungjawabkan," ujar Agun.

(baca: Pertemuan Pansus Hak Angket dengan Napi Koruptor Dianggap Mubazir)

Dia mengatakan, napi kasus korupsi yang memberikan keterangan kepada pansus bersedia jika dipanggil.

Kompas TV Perlukah Pansus Hak Angket KPK Temui Narapidana Korupsi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Masuk Mal di Wilayah PPKM Level 1-3 Jawa-Bali 25-31 Januari 2022

Aturan Masuk Mal di Wilayah PPKM Level 1-3 Jawa-Bali 25-31 Januari 2022

Nasional
KPK Dalami Potongan Uang ASN Pemkot Bekasi untuk Rahmat Effendi Lewat Orang Kepercayaannya

KPK Dalami Potongan Uang ASN Pemkot Bekasi untuk Rahmat Effendi Lewat Orang Kepercayaannya

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 70 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk

Aturan PPKM Level 1-2 Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 70 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk

Nasional
Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Nasional
Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Nasional
Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Nasional
PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

Nasional
Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

Nasional
Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Nasional
Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.