Wakil Ketua Pansus KPK: Koruptor Memang Harus Dibenci, tetapi...

Kompas.com - 08/07/2017, 20:40 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqulhadi menilai bahwa hak asasi manusia seseorang sedianya tidak dihilangkan meskipun orang itu telah melakukan kejahatan.

Menurut Taufiq, hal itu juga berlaku bagi para terpidana kasus korupsi, meskipun mereka kerap dianggap sebagai musuh masyarakat.

Hal itu juga menjadi salah satu alasan bagi Pansus Hak Angket KPK untuk mengunjungi narapidana kasus korupsi pada Kamis (6/7/2017) lalu.

(Baca juga Ini Sejumlah Cerita Napi Koruptor kepada Pansus Angket KPK)

"Dalam konteks pemberantasan korupsi, koruptor memang harus dibenci, tetapi jangan seperti Amerika yang perlakukan (napi) terorisme di (penjara) Guantanamo. Kita benci, tapi tidak manusiawi itu tidak boleh," kata Taufiq dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK di Tangan Pansus" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pertemuan Pansus Hak Angket KPK dengan para napi kasus korupsi untuk menggali keterangan berbagai hal terkait KPK.

Keterangan tersebut menjadi bahan evaluasi yang nantinya akan disampaikan dalam sidang angket.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami tanyakan semua di sana, bagaimana ketika mereka disidik KPK. Itu prinsip hukum yang dijaga KPK atau tidak," kata anggota Fraksi Nasdem tersebut.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dari kacamata para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, mereka menilai KPK terindikasi melakukan pelanggaran.

"Mereka mengatakan, ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi, bahwa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya privat, keluarga dan sebagainya," kata Agun.

Agun mengatakan, para napi tersebut siap dikonfrontasi soal indikasi pelanggaran KPK jika pansus mengundang mereka dalam penyelidikan hak angket.

Kompas TV Perlukah Pansus Hak Angket KPK Temui Narapidana Korupsi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.