Kompas.com - 08/07/2017, 20:28 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ajaran baru bagi anak sekolah akan segera dimulai.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin pun mengingatkan agar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tidak diberlakukan. Sebab, permen yang mengubah jadwal sekolah menjadi 8 jam sehari itu dinilai masih menuai pro kontra.

"Peraturan tersebut hingga kini masih menjadi polemik dan mendapat penolakan di masyarakat dalam skala luas dan semakin masif," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/7/2017).

Baca juga: Ketum PGRI Apresiasi Jokowi Tunda Program Sekolah 8 Jam Sehari

Ma'ruf mengingatkan bahwa permen itu akan segera digantikan oleh peraturan presiden. Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017 lalu. 

"Kami mohon agar Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa," ucap Ma'ruf.

MUI mengharapkan dalam pembahasan perpres, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait serta MUI, PBNU dan PP Muhamadiyah.

Pelibatan MUI dan ormas-ormas Islam, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pembahasan materi peraturan presiden dipandang sangat penting agar perpres yang merupakan kebijakan nasional, dapat diterima dan didukung dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

Baca juga: Wapres Kalla: Program Sekolah 8 Jam Sehari Perlu Dikaji Ulang

Kompas TV Polemik Kebijakan Sekolah 5 Hari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Kenapa Diskriminasi Termasuk Pelanggaran HAM?

Nasional
Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.