Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/07/2017, 20:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pemerintah Malaysia memperlakukan secara manusiawi ratusan tenaga kerja ilegal asal Indonesia yang ditangkap dalam razia besar di negara tersebut.

"Kita minta TKI yang ditangkap dilakukan manusiawi, ditempatkan secara baik, dan deportasinya mudah-mudahan akan dipercepat," kata Hanif dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Hanif mengatakan, pemerintah Indonesia menggunakan semua jalur untuk berkomunikasi dengan Malaysia dan pendampingan hukum untuk ratusan TKI yang ditangkap tersebut.

(Baca juga Ratusan TKI Ilegal Ditangkap Malaysia, Indonesia Kirim Nota Diplomatik)

Kemenaker juga bekerja sama dengan kantor imigrasi, TNI, dan Polri terkait masuknya TKI ilegal lewat jalur tidak resmi di perbatasan. Hal itu perlu karena masih banyak jalur tikus di perbatasan yang digunakan sebagai jalan masuk TKI ilegal ke Malaysia.

"Jalan tikus ke Malaysia banyak, kalau jalur resmi ya pasti diawasi. Bahkan kita kerjasama sama tentara, poilisi untuk tekan jumlah TKI non-prosedural," ujar Hanif.

Dia berharap denda sebesar 800 ringgit yang dikenakan pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja asing termasuk TKI ilegal dalam skema pemulangan sukarela dapat dihapus.

Hanif menyarankan agar TKI yang ditangkap ikut pemulangan sukarela. Sementara pemerintah RI mendorong agar pemulangan sukarela itu dimurahkan atau bahkan digratiskan.

Belum lama ini, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan nota diplomatik terkait penangkapan ratusan TKI ilegal oleh otoritas Malaysia.

Iqbal mengatakan, sejak dua hari lalu Kemenlu telah menerima informasi tentang 2.600 pekerja asing tanpa izin yang terjaring operasi di Negeri Jiran. Sekitar 350 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia.

Kemenlu juga meminta akses kekonsuleran ke TKI ilegal yang terjaring operasi. Menurut Iqbal, pihaknya akan memastikan seluruh hak-hak dasar TKI ilegal dipenuhi oleh otoritas Malaysia, sejak ditangkap hingga dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah RI juga sudah meminta keterangan mengenai lokasi penahanan pascaoperasi penjaringan pekerja migran ilegal.

"Akses kekonsuleran itu untuk memastikan, apakah sepanjang dia ditangkap sampai dipulangkan hak-hak dasarnya dihormati. Ini yang kami lakukan," kata dia.

Sejak berakhirnya program rehiring untuk mengatasi tingginya angka tenaga kerja migran ilegal, otoritas Malaysia terus melakukan razia.

Hingga 3 Juli 2017, pemerintah setempat telah menggelar 181 razia dan menangkap 1.509 orang. Jumlah itu terdiri dari 752 warga Bangladesh, 197 warga Indonesia, 117 warga Myanmar, 50 warga Filipina, 45 warga Thailand dan sisanya dari negara lain. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Nasional
Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Nasional
Fenomena 'Bercyandya': Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Fenomena "Bercyandya": Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Nasional
Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Nasional
Pilkada 2024 Dipercepat, Ide 'Coba-coba' Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Pilkada 2024 Dipercepat, Ide "Coba-coba" Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Nasional
Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Nasional
Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Nasional
Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Nasional
BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

Nasional
BRIN Sebut Relasi Presiden-Intelijen Masih Penuh Problematika

BRIN Sebut Relasi Presiden-Intelijen Masih Penuh Problematika

Nasional
Fasilitasi Perwira TNI Bertemu Tahanan Korupsi, Wakil Ketua KPK: Saya Dipecat Enggak Masalah

Fasilitasi Perwira TNI Bertemu Tahanan Korupsi, Wakil Ketua KPK: Saya Dipecat Enggak Masalah

Nasional
Jokowi Pegang 'Rahasia Dapur' Parpol, BRIN: Menciptakan 'Politic of Fear'

Jokowi Pegang "Rahasia Dapur" Parpol, BRIN: Menciptakan "Politic of Fear"

Nasional
Jokowi Dinilai Lakukan Intelijen Politik saat Kantongi 'Rahasia' Parpol

Jokowi Dinilai Lakukan Intelijen Politik saat Kantongi "Rahasia" Parpol

Nasional
Prabowo, Gosip Politik, dan Pilpres 2024

Prabowo, Gosip Politik, dan Pilpres 2024

Nasional
AHY Tak Mau Berandai-andai PDI-P Bergabung ke Koalisi Pengusung Prabowo

AHY Tak Mau Berandai-andai PDI-P Bergabung ke Koalisi Pengusung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com