Menaker Minta Malaysia Perlakukan TKI Ilegal secara Manusiawi

Kompas.com - 08/07/2017, 20:01 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai membuka sebuah acara penghargaan di bidang ketenagakerjaan, di Jakarta, Senin (15/5/2017). Terkait virus WannaCry, Hanif memastikan data-data Kementerian Ketenagakerjaan masih aman. Estu Suryowati/KOMPAS.comMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai membuka sebuah acara penghargaan di bidang ketenagakerjaan, di Jakarta, Senin (15/5/2017). Terkait virus WannaCry, Hanif memastikan data-data Kementerian Ketenagakerjaan masih aman.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pemerintah Malaysia memperlakukan secara manusiawi ratusan tenaga kerja ilegal asal Indonesia yang ditangkap dalam razia besar di negara tersebut.

"Kita minta TKI yang ditangkap dilakukan manusiawi, ditempatkan secara baik, dan deportasinya mudah-mudahan akan dipercepat," kata Hanif dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Hanif mengatakan, pemerintah Indonesia menggunakan semua jalur untuk berkomunikasi dengan Malaysia dan pendampingan hukum untuk ratusan TKI yang ditangkap tersebut.

(Baca juga Ratusan TKI Ilegal Ditangkap Malaysia, Indonesia Kirim Nota Diplomatik)

Kemenaker juga bekerja sama dengan kantor imigrasi, TNI, dan Polri terkait masuknya TKI ilegal lewat jalur tidak resmi di perbatasan. Hal itu perlu karena masih banyak jalur tikus di perbatasan yang digunakan sebagai jalan masuk TKI ilegal ke Malaysia.

"Jalan tikus ke Malaysia banyak, kalau jalur resmi ya pasti diawasi. Bahkan kita kerjasama sama tentara, poilisi untuk tekan jumlah TKI non-prosedural," ujar Hanif.

Dia berharap denda sebesar 800 ringgit yang dikenakan pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja asing termasuk TKI ilegal dalam skema pemulangan sukarela dapat dihapus.

Hanif menyarankan agar TKI yang ditangkap ikut pemulangan sukarela. Sementara pemerintah RI mendorong agar pemulangan sukarela itu dimurahkan atau bahkan digratiskan.

Belum lama ini, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan nota diplomatik terkait penangkapan ratusan TKI ilegal oleh otoritas Malaysia.

Iqbal mengatakan, sejak dua hari lalu Kemenlu telah menerima informasi tentang 2.600 pekerja asing tanpa izin yang terjaring operasi di Negeri Jiran. Sekitar 350 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia.

Kemenlu juga meminta akses kekonsuleran ke TKI ilegal yang terjaring operasi. Menurut Iqbal, pihaknya akan memastikan seluruh hak-hak dasar TKI ilegal dipenuhi oleh otoritas Malaysia, sejak ditangkap hingga dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah RI juga sudah meminta keterangan mengenai lokasi penahanan pascaoperasi penjaringan pekerja migran ilegal.

"Akses kekonsuleran itu untuk memastikan, apakah sepanjang dia ditangkap sampai dipulangkan hak-hak dasarnya dihormati. Ini yang kami lakukan," kata dia.

Sejak berakhirnya program rehiring untuk mengatasi tingginya angka tenaga kerja migran ilegal, otoritas Malaysia terus melakukan razia.

Hingga 3 Juli 2017, pemerintah setempat telah menggelar 181 razia dan menangkap 1.509 orang. Jumlah itu terdiri dari 752 warga Bangladesh, 197 warga Indonesia, 117 warga Myanmar, 50 warga Filipina, 45 warga Thailand dan sisanya dari negara lain. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X