Kompas.com - 08/07/2017, 16:37 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

"Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin saat ditemui di acara halal bihalal di kediamannya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Dengan nada berkelakar, Muhaimin mengatakan Presiden yang punya gaya sederhana pasti siap untuk berkantor di Palangkaraya meski belum ada Istana Presiden di sana.

"Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjem rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bisa Tukar Guling dengan Swasta

Muhaimin menilai, pemindahan ibu kota sudah amat dibutuhkan. Kondisi Jakarta yang kerap macet parah dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemindahan ibu kota dinilainya bermanfaat untuk pemerantaan pembangunan dan ekonomi.

"Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini. Muter di sini (saja)," ujar Muhaimin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengatakan, PKB sudah mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sejak era Presiden SBY.

"Pak SBY, saya, dan PKB juga dulu zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kita coba lagi sekarang," ujar Muhaimin.

Selain itu, wacana awal pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Kondisi Palangkaraya untuk jadi pengganti Ibu Kota karena dinilai strategis, berada di tengah, tanahnya datar, dan tahan gempa.

Soal anggaran, Muhaimin mengakui bila menggunakan APBN pasti akan membebankan. Dia berharap pemindahan ibu kota tidak mengganggu tujuan prioritas APBN. Karenanya pemindahan tersebut bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antar negara dengan kerjasama dengan swasta," ujar Muhaimin.

Baca juga: Politisi Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Tak Harus Bebankan APBN

Kompas TV Pemprov Kalteng Siap Jika Palangkaraya Jadi Ibu Kota

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
UPDATE: Ada 60 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

UPDATE: Ada 60 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.