Pemindahan Ibu Kota Diyakini Bisa Dilakukan di Era Jokowi

Kompas.com - 08/07/2017, 16:37 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

"Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin saat ditemui di acara halal bihalal di kediamannya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Dengan nada berkelakar, Muhaimin mengatakan Presiden yang punya gaya sederhana pasti siap untuk berkantor di Palangkaraya meski belum ada Istana Presiden di sana.

"Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjem rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bisa Tukar Guling dengan Swasta

Muhaimin menilai, pemindahan ibu kota sudah amat dibutuhkan. Kondisi Jakarta yang kerap macet parah dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemindahan ibu kota dinilainya bermanfaat untuk pemerantaan pembangunan dan ekonomi.

"Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini. Muter di sini (saja)," ujar Muhaimin.

Dia mengatakan, PKB sudah mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sejak era Presiden SBY.

"Pak SBY, saya, dan PKB juga dulu zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kita coba lagi sekarang," ujar Muhaimin.

Selain itu, wacana awal pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Kondisi Palangkaraya untuk jadi pengganti Ibu Kota karena dinilai strategis, berada di tengah, tanahnya datar, dan tahan gempa.

Soal anggaran, Muhaimin mengakui bila menggunakan APBN pasti akan membebankan. Dia berharap pemindahan ibu kota tidak mengganggu tujuan prioritas APBN. Karenanya pemindahan tersebut bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antar negara dengan kerjasama dengan swasta," ujar Muhaimin.

Baca juga: Politisi Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Tak Harus Bebankan APBN

Kompas TV Pemprov Kalteng Siap Jika Palangkaraya Jadi Ibu Kota



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X