Program "Rehiring" Malaysia Tak Mampu Tekan Tingginya TKI Ilegal

Kompas.com - 07/07/2017, 21:59 WIB
Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris Utama BNP2TKI Hermono
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Program "Rehiring" yang dilakukan Pemerintah Malaysia dinilai tidak mampu mengatasi tingginya angka tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Program tersebut menjadi salah satu cara Pemerintah Malaysia menangani pekerja migran ilegal dari berbagai negara yang diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-kad atau Kartu Pekerja Legal pada 15 Februari hingga 30 Juni 2017.

Namun, menurut Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, tingkat partisipasi TKI ilegal dalam program rehiring sangat rendah.

"Minat TKI relatif rendah hanya 1,7 persen, dibandingkan Bangladesh yang mencapai 7 persen lebih," ujar Hermono saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Hermono menjelaskan, selain TKI ilegal, sebenarnya Pemerintah Malaysia juga mewajibkan majikan untuk melakukan pemutihan para pekerjanya yang direkrut secara ilegal melalui program rehiring.

Oleh sebab itu Pemerintah Malaysia berkewajiban untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam program tersebut.

Di sisi lain, lanjut Hermono, banyak TKI ilegal yang bekerja di sektor konstruksi tidak memiliki majikan tetap. Dengan demikian mereka tidak memiliki majikan yang berinisiatif mendaftarkan.

"TKI ilegal ini banyak yang bekerja di sektor konstruksi. Susah memang untuk memiliki majikan yang tetap. Banyak pemborong kecil (kontraktor) tidak mempekerjakan TKI ilegal itu secara permanen," kata Hermono.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Malaysia menargetkan 600 ribu pekerja (dari 15 negara) ikut dalam program rehiring.

Namun, hanya terealisasi 161.065 pekerja migran (13 ribu di antaranya TKI Indonesia), serta diikuti sekitar 21.000-an majikan.

Hermono mengatakan, persoalan tingginya angka TKI ilegal di Malaysia harus diselesaikan secara bersama oleh kedua negara.

(Baca juga: Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal)

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus duduk bersama dan mencari solusi permanen terkait permasalahan tersebut. Dia pun menilai razia dan deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia tidak akan mencegah masuknya TKI ilegal.

"Malaysia dan Indonesia harus mencari solusi permanen, jangan hanya operasi saja. Kalau tidak persoalan ini akan merusak hubungan bilateral, ada persepsi yang kurang positif," ucapnya.

Hingga saat ini tercatat ada sekitar 2,5 juta pekerja migran ilegal di Malaysia. Sebanyak 54 persen atau sekitar 1,3 juta berasal dari Indonesia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X