Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program "Rehiring" Malaysia Tak Mampu Tekan Tingginya TKI Ilegal

Kompas.com - 07/07/2017, 21:59 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program "Rehiring" yang dilakukan Pemerintah Malaysia dinilai tidak mampu mengatasi tingginya angka tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Program tersebut menjadi salah satu cara Pemerintah Malaysia menangani pekerja migran ilegal dari berbagai negara yang diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-kad atau Kartu Pekerja Legal pada 15 Februari hingga 30 Juni 2017.

Namun, menurut Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, tingkat partisipasi TKI ilegal dalam program rehiring sangat rendah.

"Minat TKI relatif rendah hanya 1,7 persen, dibandingkan Bangladesh yang mencapai 7 persen lebih," ujar Hermono saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Hermono menjelaskan, selain TKI ilegal, sebenarnya Pemerintah Malaysia juga mewajibkan majikan untuk melakukan pemutihan para pekerjanya yang direkrut secara ilegal melalui program rehiring.

Oleh sebab itu Pemerintah Malaysia berkewajiban untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam program tersebut.

Di sisi lain, lanjut Hermono, banyak TKI ilegal yang bekerja di sektor konstruksi tidak memiliki majikan tetap. Dengan demikian mereka tidak memiliki majikan yang berinisiatif mendaftarkan.

"TKI ilegal ini banyak yang bekerja di sektor konstruksi. Susah memang untuk memiliki majikan yang tetap. Banyak pemborong kecil (kontraktor) tidak mempekerjakan TKI ilegal itu secara permanen," kata Hermono.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Malaysia menargetkan 600 ribu pekerja (dari 15 negara) ikut dalam program rehiring.

Namun, hanya terealisasi 161.065 pekerja migran (13 ribu di antaranya TKI Indonesia), serta diikuti sekitar 21.000-an majikan.

Hermono mengatakan, persoalan tingginya angka TKI ilegal di Malaysia harus diselesaikan secara bersama oleh kedua negara.

(Baca juga: Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal)

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus duduk bersama dan mencari solusi permanen terkait permasalahan tersebut. Dia pun menilai razia dan deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia tidak akan mencegah masuknya TKI ilegal.

"Malaysia dan Indonesia harus mencari solusi permanen, jangan hanya operasi saja. Kalau tidak persoalan ini akan merusak hubungan bilateral, ada persepsi yang kurang positif," ucapnya.

Hingga saat ini tercatat ada sekitar 2,5 juta pekerja migran ilegal di Malaysia. Sebanyak 54 persen atau sekitar 1,3 juta berasal dari Indonesia.

Kompas TV Mulai 1 Juli 2017, Malaysia sudah melakukan razia Tenaga Kerja Ilegal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com