Penjelasan Kemlu Terkait Penangkapan 37 WNI di Turki

Kompas.com - 07/07/2017, 14:41 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara soalpem beritaan sejumlah media asing dan nasional terkait penangkapan 37 orang di Turki.

Mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan kelompok bersenjata atau teroris.

Dua diantaranya masih di bawah umur.

Iqbal mengatakan, data 37 WNI yang ditangkap merupakan data akumulatif dari lima peristiwa penangkapan oleh otoritas Turki.

Dari media asing dan nasional, ada yang menyebutkan bahwa ada 37 orang ditangkap termasuk dua orang anak dibawah umur di Turki.

"Saya akan jelaskan bahwa kami sudah cek database kami dan sudah komunikasi dengan otoritas di Turki. Ternyata data 37 orang itu data akumulatif dari beberapa kejadian dan itu sudah ada di database kami. Jadi 37 itu data komulatif dari lima kasus penangkapan dan itu bukan kasus baru," ujar Iqbal saat memberikan keterangan di Kementrian Luar Negeri, Jumat (7/7/2017).

Baca: Indonesia-Turki akan Kerja Sama soal Penanganan Deportan dari Suriah

"Memang ada anak di bawah umur, dua di antaranya masih di Turki dan ditangani oleh kementerian sosial Turki," kata dia.

Iqbal mengatakan, sebagaimana penanganan WNI yang diduga menjadi FTF (Foreign Terorrist Fighter), Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan pemulangan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemerintah Turki.

"Baik yang sudah menyeberang ke Suriah maupun yang baru akan menyeberang, kami sudah punya SOP penanganan, bekerja sama dengan pemerintah turki dan BNPT sehingga kami akan upayakan pemulangan untuk mencegah ada spin-over masalah," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, seluruh WNI yang dipulangkan dari Turki akan diidentifikasi oleh BNPT dan Polri untuk mengetahui apakah WNI tersebut terbukti sebagai FTF atau hanya menjadi korban.

"Ada SOP untuk melakukan screening, kalau memang dia diduga terlibat langsung maka akan ada penegakan hukum oleh Polri. Kalau dia hanya korban atau ikut-ikutan maka nanti akan ada pemantauan dari polri dan bnpt melalui program deradikalisasi," kata Iqbal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X