Kompas.com - 07/07/2017, 13:04 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki. Fabian Januarius KuwadoKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hak angket atau penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penegasan ini juga sudah disampaikan Teten saat menerima para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, pada Kamis (6/7/2017) kemarin.

"Mereka (para guru besar) sangat khawatir bergulirnya hak angket di DPR itu akan melemahkan KPK dan minta Presiden menaruh perhatian terhadap masalah ini. Tapi saya sampaikan bahwa hak angket itu domainnya DPR, jadi kita tidak bisa intervensi," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Meski demikian, Teten meminta para guru besar tidak perlu khawatir.

Baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...

Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden jelas ingin terus memperkuat KPK dan tetap menjaga KPK menjadi lembaga yang independen.

"Jangan khawatir lah dari sisi pemerintah, bahwa Presiden tidak ingin perlemah KPK," kata  Teten.

Teten mengatakan, ketegasan Presiden dalam melindungi KPK bisa dilihat dari upaya revisi UU KPK yang beberapa kali digulirkan DPR.

Presiden menolak revisi tersebut karena hendak memangkas kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan.

"Dalam kewenangan penyadapan dan penuntutan tentu pemerintah merasa tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK. Waktu lalu DPR mengambil inisiatif lakukan revisi. Tapi Pak Presiden bilang tidak ada urgensi sehingga inisiatif itu berhenti," ujar Teten.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar Terkait Bansos Covid-19

Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar Terkait Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Sebut Rizieq Sempat Kelelahan dan Meriang Sebelum Jalani Rapid Test Antigen

Saksi Sebut Rizieq Sempat Kelelahan dan Meriang Sebelum Jalani Rapid Test Antigen

Nasional
Jokowi: Kita Juga Ingin Swasembada, Kita Tak Senang Impor Beras

Jokowi: Kita Juga Ingin Swasembada, Kita Tak Senang Impor Beras

Nasional
PBNU: Takbir Keliling Tak Mungkin Hindari Kerumunan, Sebaiknya Dihindari

PBNU: Takbir Keliling Tak Mungkin Hindari Kerumunan, Sebaiknya Dihindari

Nasional
Dalam Sidang, Dokter RSCM Ungkap Kronologis Hasil Tes Swab Rizieq yang Positif Covid-19

Dalam Sidang, Dokter RSCM Ungkap Kronologis Hasil Tes Swab Rizieq yang Positif Covid-19

Nasional
KPK Harap Perempuan Jadi Agen Perubahan dan Roda Penggerak Pencegahan Korupsi

KPK Harap Perempuan Jadi Agen Perubahan dan Roda Penggerak Pencegahan Korupsi

Nasional
KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Nasional
Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tetapi...

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tetapi...

Nasional
Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Nasional
Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Nasional
Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X