Kompas.com - 07/07/2017, 10:19 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP Kompas.com/Palupi Annisa AulianiIlustrasi KUHP dan KUHAP
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengajak masyarakat untuk mengawasi proses revisi Undang-undang KUHP yang tengah berlangsung di Komisi III DPR. Pasalnya, ada rencana untuk memasukan norma umum terkait beberapa tindak pidana khusus ke dalam KUHP.

Salah satu tindak pidana khusus yang norma umumnya hendak diatur dalam KUHP yakni tindak pidana korupsi.

"Tidak menutup kemungkinan ada teman-teman yang gusar. Kita awasilah kinerja dari Panja (Panitia Kerja) KUHP ini. Semoga itu (norma khusus di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi) tetap terjaga," ujar Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Ia mengatakan Indonesia menganut kodifikasi terbuka dalam penyusunan perundang-undang. Karenanya, norma khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis pidana korupsi tetap dibutuhkan.

(Baca: Ketua Panja KUHP Sebut Korupsi Tak Lagi Dianggap Kejahatan Luar Biasa)

Ia pun meminta kepada DPR agar tidak menarik norma khusus yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam KUHP sehingga kekhususannya sebagai kejahatan luar biasa tetap terjaga. Sebab jika norma khusus tindak pidana korupsi diubah dan ditarik ke norma umum dalam KUHP, maka korupsi tak lagi tergolong kejahatan luar biasa.

"Jadi mewajari teman-teman yang gusar karena dari serious crime menjadi tindak pidana biasa. Dari asas-asas khusus kembali ke asas-asas umum. Makanya masyarakat harus mengawasi ini," ujar dia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat-rapat sebelumnya bersama Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menolak rencana tersebut.

KPK merasa kewenangannya bakal berkurang dengan dimasukannya tindak pidana korupsi sebagai norma umum ke dalam KUHP.

 

Kompas TV Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.