Pemindahan Ibu Kota Muncul dari Pengalaman Jokowi Pimpin Jakarta

Kompas.com - 07/07/2017, 08:48 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia. THINGKSTOCKS/afriadihikmalMonumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota yang kini tengah bergulir, tidak terlepas dari ide Presiden Joko Widodo.

"Ya memang pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) malam.

Menurut Teten, ide pemindahan ibu kota muncul dari pengalaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ucap Teten.

Di sisi lain, lanjut Teten, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Memindahkan ibu kota ke wilayah tengah Indonesia dinilai bisa menjadi solusi pemerataan.

"Kan ada banyak alternatif misalnya Kalimantan daerahnya masih luas tidak ada gempa. Saya kira bagus," ucap Teten.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?)

Pemerintah juga berkaca pada negara-negara yang sudah memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya. Amerika Serikat misalnya, memindahkan ibu kota dari New York ke Washington. Contoh yang lebih dekat, Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra.

"Saya kira itu wacana yang bisa terus didalami di perkaya. Saya kira beban Jakarta ini terlalu berat karena kota dagang tapi kota pemerintahan juga," ucapnya.

Sementara terkait pembiayaan, Teten mengatakan bahwa tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X