Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bisa Tukar Guling dengan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno melihat proses pemindahan ibu kota masih panjang. Namun, ia meyakini Pemerintah akan memilih opsi pemindahan dengan implikasi biaya yang paling ringan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tak hanya aspek fisik saja yang dipikirkan dalam memindahkan ibu kota. Jika hanya aspek fisik, Hendrawan menilai, hal itu bukan lah hal sulit.

"Kalau hanya fisik itu mudah. Panggil saja swasta-swasta yang besar, pengembang-pengembang yang besar terus ditukar guling semua," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

"(Misalnya) Jalan Veteran ditukar guling siapapun akan mau. Thamrin kantor-kantor Pemerintah ditukar guling siapa pun akan mau," sambung dia.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?)

Namun, memindahkan ibu kota tak hanya memikirkan aspek fisik namun juga aspek-aspek lainnya seperti aspek kultur, ekologi, hingga karakter sebagai ibu kota.

Hendrawan menuturkan, banyak opsi yang harus diperdalam sehingga kemungkinan belum bisa direalisasikan dalam jangka pendek.

Politisi PDI Perjuangan itu memperkirakan, setidaknya butuh waktu delapan hingga 10 tahun untuk pembangunan fisiknya saja. Dalam waktu dekat, Komisi XI akan mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," tuturnya.

(Baca: Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.