Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindah Ibu Kota atau Tidak, Pemerintah Diminta Hitung Untung-Ruginya

Kompas.com - 05/07/2017, 22:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai harapan pemerintah untuk dapat mulai mengadministrasikan pemindahan ibu kota mulai 2018 sah-sah saja.

Meski demikian, menurut Enny, pemindahan ibu kota bukan jalan satu-satunya untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Ada benarnya bahwa akan ada dampak beruntun (multiplier effect) dari dibangunnya kantor-kantor pemerintahan di kota baru tersebut.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang mampu memacu potensi daerah, dampaknya tidak akan banyak dan berkelanjutan setelah proses pembangunan gedung-gedung selesai.

"Sekarang apakah misalnya setelah Ibu Kota Malaysia pindah ke Putrajaya, lalu bisnisnya pindah? Kan enggak. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur," kata Enny, kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2017).

Enny melanjutkan, sejumlah negara telah mempraktikkan pemisahan kota administrasi pemerintahan dan kota pusat bisnis. Selain Malaysia contoh lainnya adalah Amerika Serikat dengan New York-Washington DC, dan India dengan New Delhi-Mumbai.

Namun di sisi lain, ada pula praktik terbaik kota-kota besar yang tidak melakukan pemisahan kota pemerintahan dan pusat bisnisnya, seperti Tokyo, London, serta Paris.

Ketiga kota terakhir tersebut, kata Enny, tetap berkembang dengan baik. Kendati padat, namun mereka menjelma menjadi smart city yang tertata rapi, tanpa memindahkan ibu kota negara.

Untuk mengembangkan kawasan lain di luar Ibu Kota, juga bisa dilakukan tanpa harus memindahkan pusat pemerintahan.

"Yang bisa mendorong dan memacu aktivitas ekonomi di suatu daerah itu adalah faktor yang dibutuhkan untuk infrastruktur ekonomi. Misalnya kota itu mau dikembangkan untuk apa? Kota industri, ya yang dibangun infrastuktur industri. Kota perdagangan, ya yang dibangun infrastuktur perdagangan," ujar dia.

Melihat contoh-contoh terbaik ini, Enny pun berharap pemerintah membuat kajian yang benar-benar komprehensif, termasuk soal biaya yang akan dikeluarkan.

Sebab, apapun keputusan yang diambil memiliki dampak finansial. Membangun kota administrasi baru berarti harus menyediakan sumber dana yang tidak sedikit.

Berkaca dari Malaysia saja yang jaraknya relatif dekat (Kuala Lumpur-Putrajaya), dana pemindahan ibu kota mencapai 8,1 miliar dollar AS, atau jika dihitung dengan kurs saat ini mencapai Rp 106,4 triliun. Apalagi pemindahan Ibu Kota Indonesia, dari Jawa ke luar Jawa.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Namun, apabila tidak jadi dipindahkan, pemerintah pun harus menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jakarta menjadi smart city.

Enny berharap wacana pemindahan ibu kota tidak muncul sekadar untuk memberantas permasalahan yang selama ini ada di Jakarta, misalnya kemacetan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com