Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindah Ibu Kota atau Tidak, Pemerintah Diminta Hitung Untung-Ruginya

Kompas.com - 05/07/2017, 22:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai harapan pemerintah untuk dapat mulai mengadministrasikan pemindahan ibu kota mulai 2018 sah-sah saja.

Meski demikian, menurut Enny, pemindahan ibu kota bukan jalan satu-satunya untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Ada benarnya bahwa akan ada dampak beruntun (multiplier effect) dari dibangunnya kantor-kantor pemerintahan di kota baru tersebut.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang mampu memacu potensi daerah, dampaknya tidak akan banyak dan berkelanjutan setelah proses pembangunan gedung-gedung selesai.

"Sekarang apakah misalnya setelah Ibu Kota Malaysia pindah ke Putrajaya, lalu bisnisnya pindah? Kan enggak. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur," kata Enny, kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2017).

Enny melanjutkan, sejumlah negara telah mempraktikkan pemisahan kota administrasi pemerintahan dan kota pusat bisnis. Selain Malaysia contoh lainnya adalah Amerika Serikat dengan New York-Washington DC, dan India dengan New Delhi-Mumbai.

Namun di sisi lain, ada pula praktik terbaik kota-kota besar yang tidak melakukan pemisahan kota pemerintahan dan pusat bisnisnya, seperti Tokyo, London, serta Paris.

Ketiga kota terakhir tersebut, kata Enny, tetap berkembang dengan baik. Kendati padat, namun mereka menjelma menjadi smart city yang tertata rapi, tanpa memindahkan ibu kota negara.

Untuk mengembangkan kawasan lain di luar Ibu Kota, juga bisa dilakukan tanpa harus memindahkan pusat pemerintahan.

"Yang bisa mendorong dan memacu aktivitas ekonomi di suatu daerah itu adalah faktor yang dibutuhkan untuk infrastruktur ekonomi. Misalnya kota itu mau dikembangkan untuk apa? Kota industri, ya yang dibangun infrastuktur industri. Kota perdagangan, ya yang dibangun infrastuktur perdagangan," ujar dia.

Melihat contoh-contoh terbaik ini, Enny pun berharap pemerintah membuat kajian yang benar-benar komprehensif, termasuk soal biaya yang akan dikeluarkan.

Sebab, apapun keputusan yang diambil memiliki dampak finansial. Membangun kota administrasi baru berarti harus menyediakan sumber dana yang tidak sedikit.

Berkaca dari Malaysia saja yang jaraknya relatif dekat (Kuala Lumpur-Putrajaya), dana pemindahan ibu kota mencapai 8,1 miliar dollar AS, atau jika dihitung dengan kurs saat ini mencapai Rp 106,4 triliun. Apalagi pemindahan Ibu Kota Indonesia, dari Jawa ke luar Jawa.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Namun, apabila tidak jadi dipindahkan, pemerintah pun harus menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jakarta menjadi smart city.

Enny berharap wacana pemindahan ibu kota tidak muncul sekadar untuk memberantas permasalahan yang selama ini ada di Jakarta, misalnya kemacetan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com