Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?

Kompas.com - 05/07/2017, 21:36 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia. THINGKSTOCKS/afriadihikmalMonumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.
|
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali berdengung. Hal yang orang kerap lupa, Jakarta adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, bahkan juga pusat bisnis.

Pertanyaannya, dalam konteks wacana pemindahan ibu kota, apa status perpindahan dari Jakarta, pusat pemerintahan atau sekaligus ibu kota?

"Harus dilihat dulu tujuan dari rencana ini apa. Kebutuhan apa yang mau dijawab dari wacana pemindahan tersebut? Kebutuhan publik, kebutuhan jalannya pemerintahan, kebutuhan jalannya negara lebih cepat, atau apa?" kata pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).

Dari situ, lanjut Zainal, baru bisa dibahas lebih lanjut apa yang mau dipindah dari Jakarta dan ke mana pemindahannya. Meski demikian, dia berpendapat, Jakarta memang sudah tidak layak menjadi lokasi dari pusat pemerintahan dan layanan publik.

"Macet saja, misalnya, sudah bikin urusan lama, pemerintahan sudah terganggu. Belum yang banjir dan sebagainya," kata Zainal.

Kalau memang kebutuhan yang hendak dijawab adalah soal efektivitas pemerintahan dan layanan publik, menurut dia yang dipindah cukup pusat pemerintahan.

Contoh terdekat sebagai rujukan adalah pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sementara Ibu Kota Malaysia tetap di Kuala Lumpur. Itu pun, lanjut Zainal, implikasinya besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau terkait pemerintahan, semua dipindah. Semua perangkat termasuk markas TNI," sebut dia.

Genangan air di Jalan Medan Merdeka Utara tepat di depan Istana Merdeka, Senin (9/2/2015). Kondisi ekologis Jakarta dinilai sudah tidak memadai lagi menjadi ibu kota, termasuk lokasinya yang makin rawan genangan selain kemacetan parah sehari-hari.KOMPAS.COM/JESSI CARINA Genangan air di Jalan Medan Merdeka Utara tepat di depan Istana Merdeka, Senin (9/2/2015). Kondisi ekologis Jakarta dinilai sudah tidak memadai lagi menjadi ibu kota, termasuk lokasinya yang makin rawan genangan selain kemacetan parah sehari-hari.

Demografi, termasuk infrastruktur sosial, menurut dia tak dimungkiri juga bakal terimbas bila semua aparatur negara harus ikut berpindah. Sekolah untuk anak-anak para abdi negara, sebut dia memberikan contoh, jelas harus tersedia di lokasi baru.

Bila Putrajaya dan Kuala Lumpur jaraknya bisa dibilang sepelemparan batu, lanjut Zainal, Indonesia punya pilihan lokasi sampai ke seberang Pulau Jawa.

Berhitung implikasi yang mungkin timbul, Zainal berpandangan, pemindahan pusat pemerintahan tak harus mengambil lokasi yang jauh dari Jakarta.

"Ide (pemindahan pusat pemerintahan ke) Jonggol lebih menarik. Mirip betul dengan (pemindahan pusat pemerintahan Malaysia ke) Putrajaya," ujar Zainal.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol yang disitir Zainal, terakhir kali mencuat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Istilah "Greater Jakarta" pun dimunculkan saat itu.

Sejak 1900-an

Namun, sejarawan JJ Rizal mengungkapkan, ide tersebut sebenarnya kelanjutan dari wacana megapolitan yang diangkat lagi oleh Soekarno pada era 1960-an.

Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada pada awal era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.

Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.

"Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibu kota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain," ujar Rizal, lewat pembicaraan telepon, Rabu.

Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.

Konsep megapolitan yang diangkat Soekarno, tutur Rizal, mencakup wilayah sampai Purwakarta di Jawa Barat. Komposisinya mencakup kawasan hijau, kawasan biru, kawasan bangunan, lembah, bukit, dan pegunungan.

"Jadi Jakarta punya sabuk hijau, biru, dan abu-abu. Itu bagian dari orientasi baru Soekarno tentang keindonesiaan, membagi beban Jakarta ke daerah sekitar dengan mengambil inspirasi dari ruh keindonesiaan," kata Rizal.

(Baca juga: Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?)

Bukan cuma soal Jakarta

Pendapat lain datang pula dari Andrinof Chaniago, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus perancang Visi Indonesia 2033.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.