Fahri Hamzah: Konflik ISIS dengan Negara Lain, Indonesia Jangan Ikut-ikutan

Kompas.com - 05/07/2017, 19:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyarankan agar pemerintah tak mengirim TNI untuk memerangi ISIS di Marawi, Filipina. Sebab, akan ada efek negatif yang muncul katika TNI memerangi pihak lain di luar teritorial Indonesia.

Menurut Fahri, dengan adanya operasi militer dari TNI di Filipina maka akan berpotensi membuat ISIS memperluas serangannya ke Indonesia.

"Konflik di Timur Tengah dan negara lain jangan ikut-ikutan deh. Sebab itu jadi alasan orang lain datang. Misalnya kita serang Marawi tanpa strategi, kemudian ini dibilang ISIS. Lalu nanti ada konpers dari ISIS mulai akan serang indonesia, kami akan ke Indonesia untuk berperang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dengan demikian, Fahri melanjutkan, bisa saja nantinya muncul daerah konflik baru dan lantas dimanfaatkan pihak tertentu untuk jual beli senjata. Ia pun menegaskan, tugas utama TNI sebagai alat negara ialah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka kepentingan pertama dari semua kegiatannya dalah untuk warga negara Indonesia.

(Baca: Teroris di Marawi Paksa Warga Sipil Jadi Budak Seks)

"Kita enggak mau impor masalah orang lain dari luar ke dalam negeri kita. Kita harus betul-betul bekerja untuk keamanan dalan negeri. Jangan sembarangan," lanjut Fahri.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya," ujar Ryamizard.

(Baca: Seberapa Penting Keterlibatan Indonesia Menggempur ISIS di Marawi?)

Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat. Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.

Kompas TV Tentara Filipina Siapkan Sniper Lawan ISIS di Marawi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Nasional
UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

Nasional
UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

Nasional
Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Nasional
Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Nasional
RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.