Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia THINKSTOCKS/AlfinToflerMonumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia
|
EditorBayu Galih

KOMPAS.com – Setiap kali wacana pemindahan ibu kota mengemuka, argumentasi yang selalu muncul salah satunya adalah rencana serupa konon pernah diniatkan Presiden Soekarno pada 1957. Benarkah begitu?

"Salah kalau dibilang Soekarno mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya," ujar sejarawan JJ Rizal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).

Benar, kata Rizal, Soekarno pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu. Namun, untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota, menurut dia tidak tepat juga.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal.

Palangkaraya, sebut Rizal, merupakan salah satu contoh wajah muka—sebutan Soekarno untuk Jakarta—yang baru itu. Kalaupun benar pernah ada keinginan memindahkan ibu kota, lanjut dia, pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Karena buat Soekarno tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibu kota politik, tak tergantikan. Ini orientasi Soekarno," ujar Rizal.

Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)

Buktinya, sebut Rizal, Jakarta bersolek dengan kemunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno, serta masjid Istiqlal yang diperintahkan Soekarno. Kantor-kantor pemerintahan juga merebak.

Menurut Rizal, konsep yang dikembangkan Soekarno di Jakarta adalah tidak menghilangkan sama sekali jejak lama Batavia demi sejarah panjang keberadaan Jakarta. Namun, konstruksinya menggunakan konsep modern.

"(Konstruksi) seperti New York atau Brasilia, begitu dia dulu sering menyebutnya," kata Rizal.

Tak cukup itu, lanjut Rizal, Soekarno pun menanamkan nilai baru untuk Ibu Kota Indonesia ini. Meski tidak mentah-mentah meniru bangunan atau simbol kerajaan dan kewilayahan Indonesia pada masa lalu, Soekarno memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

"Itu yang Soekarno ingin. Ada ibu kota baru, yang tidak sama persis seperti Batavia tanpa menghancurkannya juga, tapi juga menghadirkan keindonesiaan. Wajah muka Indonesia, wajah muka politik," ujar Rizal.

Sebagai contoh, Rizal menyebutkan kompleks Senayan. "Itu aslinya terinspirasi konsep Betawi. Halaman luas dengan bangunan kecil di dalamnya, lebih banyak ruang hijau dan ruang biru," tutur dia.

Rentetan itu semua, lanjut Rizal, adalah keluarnya peraturan presiden mengenai megapolitan pada yang dimunculkan rezim Soekarno pada era 1960-an.

Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada sejak awal era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.

Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.

"Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibu kota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain," ujar Rizal.

Reorientasi tata ruang

Rizal menambahkan, konsep megapolitan Soekarno menjangkau sampai Purwakarta di Jawa Barat. Di sekeliling Jakarta ada hutan, kebun, pertanian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X