Pimpinan Komisi II Dukung Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menilai, rencana pemindahan ibu kota Indonesia merupakan gagasan yang tepat.

Kondisi Jakarta saat ini dinilainya sudah sangat padat.

"Melihat kondisi Ibu Kota Jakarta ini memang sudah seharusnya wacana atau rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta perlu untuk kita dukung," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Di samping itu, pemindahan ibu kota juga untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Nantinya, pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibu kota tersebut.

(baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Semua instansi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif juga akan dipindahkan.

Amali mencontohkan pemindahan pusat Pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Aktivitas Pemerintahan, menurut dia, berjalan sangat efektif karena terpusat pada satu tempat.

Ia memperkirakan, pemindahan memakan waktu lebih dari lima tahun atau sekitar dua periode Pemerintahan.

"Pengalaman di negara lain di atas lima tahun. Satu atau dua periode Pemerintahan," tuturnya.