Fahri Anggap Kenaikan Dana Parpol Tak Signifikan Kurangi Korupsi

Kompas.com - 05/07/2017, 13:35 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kenaikan dana bantuan politik (banpol) kepada partai tak akan signifikan kurangi praktik korupsi.

Menurut dia, semestinya pemerintah memilih langkah yang lebih komprehensif, bukan dengan menaikan dana banpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara.

"Jangan gunakan isu ini (kenaikan dana banpol) isu mendukung parpol, itu enggak bagus. Itu harus komperhensif," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (572017).

Karena itu, Fahri mengusulkan agar pemerintah mengatur pembiayaan partai politik melalui suatu undang-undang tersendiri.

(baca: PPP: Idealnya Bantuan Dana Parpol Rp 5.000 Per Suara)

Undang-undang tersebut, menurut Fahri, lebih komprehensif dalam memberantas praktik korupsi oleh partai politik.

Menurut Fahri, penyebab utama korupsi yang dilakukan kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif ialah mereka harus memenyumbang dana untuk menghidupi partainya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fahri meminta melalui Undang-undang Pembiayaan Partai Politik, pemerintah menanggung semua biaya politik politisi yang hendak maju di kontestasi politik.

(baca: ICW Anggap Rencana Kenaikan Dana Parpol Prematur)

Jika tidak, ia memprediksi ke depannya akan selalu ada konflik kepentingan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik di legislatif dan eksekutif.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Nasional
KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

Nasional
Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.