Kompas.com - 05/07/2017, 11:33 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPR RI, Rabu (5/7/2017).

Masing-masing akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Para saksi akan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Mereka yang akan diperiksa, yakni anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo. Ia diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Arif disebut menerima 108.000 dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Selain itu, KPK memanggil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno.

Dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Teguh disebut menerima 167.000 dollar AS.

Kemudian, penyidik memanggil mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi dan politisi Gerindra, Rindoko Dahono Wingit.

Dalam surat tuntutan, jaksa KPK meyakini para saksi tersebut telah menerima aliran dana proyek e-KTP.

Penyerahan uang melalui anggota DPR, Miryam S Haryani.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Nasional
Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Nasional
Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.