Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal "Presidential Threshold" - Kompas.com

Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal "Presidential Threshold"

Kompas.com - 05/07/2017, 09:25 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Presiden Joko Widodo turut mengintervensi partai politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Presiden, kata Fadli, meminta partai politik pendukung pemerintah untuk mempertahankan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"Ada yang diminta oleh pemerintah harus tetap 20 persen. Saya dapat kabar seperti itu. Oleh Pak Jokowi, oleh Pak Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo)," kata Fadli Zon kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017).

Tiga partai pendukung pemerintah yakni PDI-P, Golkar, dan Nasdem ingin mempertahankan presidential threshold di angka 20-25 persen.

Namun, partai pendukung pemerintah lain yakni Hanura, PPP, PAN, dan PKB masih berkeinginan agar angka presidential threshold diturunkan.

Baca: Pembahasan "Presidential Threshold" Masih Buntu

Demikian pula dengan parpol di luar pemerintahan seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Fadli juga berharap parpol pendukung pemerintah tidak mau diintervensi oleh Presiden Jokowi.

Ia mengingatkan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar secara serentak.

Oleh karena itu, menurut dia, penggunaan presidential threshold sudah tidak relevan. Apalagi, jika menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

"Kelihatannya pemerintah ini memaksakan diri seperti itu (presidential threshold 20-25 persen) suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Kan lucu," ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Baca: "Presidential Threshold", Wiranto Nilai Jokowi Belum Perlu Terlibat

Fadli menambahkan, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat batas waktu hingga 20 Juli mendatang.

Jika belum ada titik temu, maka akan tetap diambil keputusan melalui voting di rapat paripurna.

"Persoalan ini sebenarnya ada di pemerintah karena pemerintah kelihatannya memaksakan diri," kata Fadli.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Megapolitan
Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Internasional
Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Nasional
Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Internasional
Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Megapolitan
Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Megapolitan
Patung Jenderal Sudirman 'Hidup', Pindahkan Mobil yang Lintasi 'Busway'

Patung Jenderal Sudirman "Hidup", Pindahkan Mobil yang Lintasi "Busway"

Megapolitan
Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Regional
Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Regional
PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

Internasional
Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Megapolitan
Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Regional
Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Nasional
Fakta Rumah Klasik 'Bohemian Rapsody' di Blitar, Bukan Bangunan Lama hingga Dianggap Berhantu

Fakta Rumah Klasik "Bohemian Rapsody" di Blitar, Bukan Bangunan Lama hingga Dianggap Berhantu

Regional
Sebelum Diperiksa sebagai Tersangka, Idrus Marham Pamer Buku Karyanya

Sebelum Diperiksa sebagai Tersangka, Idrus Marham Pamer Buku Karyanya

Nasional

Close Ads X