Terima Berita Negara, Pansus Angket KPK Yakin Pembentukannya Sudah Sah

Kompas.com - 04/07/2017, 20:39 WIB
Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Musbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Musbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima salinan surat berita negara dari pemerintah melalui Perum Percetakan Negara RI (PRNI).

Surat bernomor 53 tertanggal Selasa, 4 Juli 2017 tersebut diterima Pansus Angket KPK, Selasa (4/7/2017) siang.

Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun menuturkan, surat tersebut semakin menguatkan pembentukan sebagai restu keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK.

"Aspek legalitasnya sudah dipenuhi secara konstitusional bahwa kami sebagai Panitia Khusus Hak Angket tentang tugas dan kewenangan KPK secara kelembagaan," kata Misbakhun seusai menunjukkan berita negara tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017) sore.


KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Salinan Surat Berita Negara tentang Pembentukan Panitia Angket DPR terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK
Dengan terbitnya berita negara, lanjut dia, maka Pansus Angket KPK dinilai sah dan tak bisa lagi disebut ilegal oleh pihak mana pun. Surat tersebut sekaligus menjawab aspek legalitas pansus yang banyak dipertanyakan.

"Selama ini kan KPK mempertanyakan legalitas berita negara, dengan ini sudah tidak ada lagi pertanyaan," tutur politisi Partai Golkar itu.

Adapun berita negara tersebut terdiri dari delapan lembar yang terdiri dari isi berita negara serta lampiran rincian pansus. Termasuk anggaran pansus angket yang mencapai Rp 3,1 miliar.

"Dengan masuknya ke berita negara kan sudah selesai," ucap Misbakhun.

Sejumlah pihak sebelumnya mengungkapkan keraguan atas keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK. Salah satu yang mengungkapkan keraguannya adalah KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, banyak hal yang patut dipertanyakan dalam proses pengambilan keputusan.

Misalnya, dalam Pasal 201 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disebutkan bahwa pansus hak angket akan sah jika seluruh fraksi mengirimkan perwakilannya.

(Baca: KPK Sangsi soal Keabsahan Pansus Hak Angket KPK)

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X