Ketua MPR: Pansus Angket KPK Seharusnya Panggil Para Pakar Hukum

Kompas.com - 04/07/2017, 18:18 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengusulkan agar Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil terlebih dahulu para pakar hukum sebelum melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelidikan.

Hal itu dilontarkannya menanggapi sejumlah rencana kerja Pansus Angket, mulai dari kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan hingga ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu.

"Pansus ini kan diragukan (publik), harusnya sih menurut saya mereka memanggil dulu pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan pendapat bahwa pPansus memang ada undang-undangnya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Ia mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK menimbulkan pro dan kontra. Pandangan para pakar hukum dinilainya dapat memberikan penjelasan kepada publik.

"Ini kan ada pro dan kontra di publik. Sekarang Pansus tugasnya yakinkan ke publik bahwa mereka tujuannya betul-betul ingin memperkuat KPK," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca: Pansus Angket Akan Temui Terpidana Kasus Korupsi, Ini Tanggapan KPK

Pada Selasa siang ini, Pansus Angket KPK melakukan kunjungan ke BPK.

Anggota Pansus Angket KPK Mukhamad Misbakhun menyampaikan, rencana rapat konsultasi dengan BPK untuk menanyakan audit BPK terhadap laporan keuangan KPK.

"Kami minta audit-audit yang sudah dilakukan BPK itu apa saja hasilnya, dan agar diserahkan kepada kami," kata politisi Golkar itu, Senin (3/7/2017).

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak.

Pansus ini muncul pasca-penyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X