Kompas.com - 04/07/2017, 15:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak memahami peranan Komnas HAM.

Ia menanggapi usulan Fahri soal perlunya ada evaluasi lembaga-lembaga non-struktural, termasuk Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pigai mengatakan, Komnas HAM merupakan tumpuan para pencari keadilan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Kalau Fahri Hamzah itu kan asbun lah ya. Asal bunyi. Jadi dia enggak paham bahwa Komnas HAM mengawasi pelaksanaan kemajuan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah," kata Pigai saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Alasan Fahri bahwa sudah ada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, menurut Pigai, dalam konteks berbeda.

Baca: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi

Ditjen HAM merupakan eksekutor atau pelaksana dalam konteks HAM. Ia menyebutkan, ada tiga tanggung jawabnya, yakni membuat regulasi terkait HAM, perlindungan HAM, dan memastikan kebutuhan hidup rakyat Indonesia terpenuhi.

Komnas HAM dalam hal ini berperan mengawasi pelaksanaan tersebut dengan berpedoman pada kovenan PBB.

Beberapa komisi terkait juga berada di bawah Komnas HAM, seperti Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak.

"Kalau Komnas HAM induknya bubar maka pelaksana yang kecil-kecil seperti (komnas) perlindungan anak, perempuan konsekuensinya juga bisa dibubarkan karena di PBB cuma Kombas HAM," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Nasional
Contoh Kasus Justice Collaborator

Contoh Kasus Justice Collaborator

Nasional
Apa Itu Justice Collaborator?

Apa Itu Justice Collaborator?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.