Kompas.com - 04/07/2017, 14:22 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan dan sejumlah anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Pansus Hak Angket KPK ingin meminta keterangan dari BPK soal audit keuangan KPK.

Pantauan Kompas.com, rombongan Pansus tiba di Gedung BPK pada pukul 13.00 WIB.

Setelah memasuki Gedung BPK, Pansus langsung naik ke lantai 19, tempat dimana pertemuan berlangsung.

(baca: Pekan Depan, Pansus Angket KPK Undang Yusril dan Romli Atmasasmita)

Pertemuan antara Pansus dan BPK dimulai pukul 13.45 menit, dan berlangsung tertutup.

Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar atau dokumentasi awal selama lima menit, lalu diminta turun ke lobi oleh salah seorang staf DPR-RI.

"Silakan turun ya mbak, mas, ini tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di bawah," kata staf tersebut.

(baca: Pansus Angket Akan Temui Terpidana Kasus Korupsi, Ini Tanggapan KPK)

Perwakilan Pansus yang hadir diantaranya Agun Gunandjar Sudarsa, Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

Sebelumnya Misbakhun menyampaikan, rencana rapat konsultasi dengan BPK untuk menanyakan audit BPK terhadap laporan keuangan KPK.

"Kami minta audit-audit yang sudah dilakukan BPK itu apa saja hasilnya, dan agar diserahkan kepada kami," kata politisi Golkar itu, Senin (3/7/2017).

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Pansus Hak Angket KPK Akan Temui Terpidana Korupsi di Lapas)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.