Soal Pindah Ibu Kota, Fahri Sarankan Pemerintah Juga Komunikasi dengan Anies Baswedan

Kompas.com - 04/07/2017, 13:33 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tak begitu saja mewacanakan pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Apalagi, wacana tersebut belum dibicarakan dengan pihak terkait.

Ia mengatakan, ada beberapa pihak yang perlu diajak bicara terkait pemindahan ibukota, salah satunya Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan.

"Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).


Selain Gubernur DKI Jakarta, menurut Fahri, gubernur lain yang provinsinya berdekatan dengan Jakarta juga perlu diajak bicara, yakni Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Sebab ketiga provinsi tersebut pembangunannya terintegrasi dengan Jakarta.

Baca: Rencana Pindah Ibu Kota di Era Anies Jabat Gubernur, Apa Kata Taufik?

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak perlu dilakukan karena pemerintah tengah membutuhkan banyak anggaran untuk proyek infrastruktur di daerah.

"Apalagi kita lagi miskin sekarang. Semua lagi dipotong. Subsidi lagi dicabut," ujar Fahri.

Ia menambahkan, solusi kepadatan penduduk di Jakarta sebaiknya diselesaikan dengan melanjutkan konsep megapolitan yang sempat diusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Hal itu seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, saat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Dulu katanya zaman Pak Harto (Presiden Suharto) sudah direncanakan (pindah) di Jonggol. Sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar. Tapi kan Pak Harto jatuh itu enggak diteruskan. Sekarang evaluasi aja dulu Jonggol," lanjut Fahri.

Baca: Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya memastikan, kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini.

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden Joko Widodo, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X