Soal Pindah Ibu Kota, Fahri Sarankan Pemerintah Juga Komunikasi dengan Anies Baswedan

Kompas.com - 04/07/2017, 13:33 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tak begitu saja mewacanakan pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Apalagi, wacana tersebut belum dibicarakan dengan pihak terkait.

Ia mengatakan, ada beberapa pihak yang perlu diajak bicara terkait pemindahan ibukota, salah satunya Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan.

"Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).


Selain Gubernur DKI Jakarta, menurut Fahri, gubernur lain yang provinsinya berdekatan dengan Jakarta juga perlu diajak bicara, yakni Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Sebab ketiga provinsi tersebut pembangunannya terintegrasi dengan Jakarta.

Baca: Rencana Pindah Ibu Kota di Era Anies Jabat Gubernur, Apa Kata Taufik?

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak perlu dilakukan karena pemerintah tengah membutuhkan banyak anggaran untuk proyek infrastruktur di daerah.

"Apalagi kita lagi miskin sekarang. Semua lagi dipotong. Subsidi lagi dicabut," ujar Fahri.

Ia menambahkan, solusi kepadatan penduduk di Jakarta sebaiknya diselesaikan dengan melanjutkan konsep megapolitan yang sempat diusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Hal itu seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, saat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Dulu katanya zaman Pak Harto (Presiden Suharto) sudah direncanakan (pindah) di Jonggol. Sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar. Tapi kan Pak Harto jatuh itu enggak diteruskan. Sekarang evaluasi aja dulu Jonggol," lanjut Fahri.

Baca: Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya memastikan, kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini.

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden Joko Widodo, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X