Soal Pindah Ibu Kota, Fahri Sarankan Pemerintah Juga Komunikasi dengan Anies Baswedan

Kompas.com - 04/07/2017, 13:33 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tak begitu saja mewacanakan pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Apalagi, wacana tersebut belum dibicarakan dengan pihak terkait.

Ia mengatakan, ada beberapa pihak yang perlu diajak bicara terkait pemindahan ibukota, salah satunya Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan.

"Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Selain Gubernur DKI Jakarta, menurut Fahri, gubernur lain yang provinsinya berdekatan dengan Jakarta juga perlu diajak bicara, yakni Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Sebab ketiga provinsi tersebut pembangunannya terintegrasi dengan Jakarta.

Baca: Rencana Pindah Ibu Kota di Era Anies Jabat Gubernur, Apa Kata Taufik?

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak perlu dilakukan karena pemerintah tengah membutuhkan banyak anggaran untuk proyek infrastruktur di daerah.

"Apalagi kita lagi miskin sekarang. Semua lagi dipotong. Subsidi lagi dicabut," ujar Fahri.

Ia menambahkan, solusi kepadatan penduduk di Jakarta sebaiknya diselesaikan dengan melanjutkan konsep megapolitan yang sempat diusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Hal itu seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, saat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Dulu katanya zaman Pak Harto (Presiden Suharto) sudah direncanakan (pindah) di Jonggol. Sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar. Tapi kan Pak Harto jatuh itu enggak diteruskan. Sekarang evaluasi aja dulu Jonggol," lanjut Fahri.

Baca: Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya memastikan, kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini.

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden Joko Widodo, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X