Yenny Wahid: Pelanggaran Kemerdekaan Beragama Masih Terjadi

Kompas.com - 04/07/2017, 09:44 WIB
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid dalam sebuah diskusi di kantor Wahid Institute, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016). Kristian ErdiantoDirektur Wahid Foundation Yenny Wahid dalam sebuah diskusi di kantor Wahid Institute, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid melihat pelanggaran kemerdekaan beragama masih banyak terjadi. Ia juga menyayangkan bagaimana Pemerintah dan aparat juga menjadi aktor dalam praktik tersebut.

Survei Wahid Institute pada 2016 mengungkapkan bahwa Pemerintah dan aparat banyak menjadi pelaku pelanggar kemerdekaan bergama.

Setidaknya, tercatat ada 130 peristiwa pelanggaran yang aktornya merupakan bagian dari Pemerintahan dan aparat. Sedangkan 74 peristiwa pelanggaran dilakukan oleh organisasi masyarakat.

"Masih sangat terjadi. Kita melihat adanya tirani mayoritas atas minoritas," kata Yenny dalam diskusi "Satu Meja" di Kompas TV yang bertajuk Fitrah, Toleransi dan Kebhinekaan, Senin (3/7/2017) malam.

(Baca: Obama: Ayah Tiri Saya Seorang Muslim yang Penuh Toleransi)

Di daerah-daerah, lanjut dia, kelompok agama minoritas kerap menjadi korban dari kelonpok-kelompok berbaju agama mayoritas di daerah tersebut. Misalnya, di daerah-daerah di Pulau Jawa dimana penganut agama Islam menjadi mayoritas, maka non-Muslim kerap menjadi korban pelanggaran kemerdekaan beragama.

Contoh kecil lainnya adalah tidak diberikannya hak dari sekelompok orang yang dianggap menyimpang atau sesat.

"Misalnya tidak dikasih KTP, atau hak lain untuk mendirikan rumah ibadah," tuturnya.

Ia melihat, ada konsep yang salah terkait harmoni. Harmoni tersebut seringkali memberikan hak yang terlalu besar kepada masyarakat.

(Baca: Berdampingan 45 Tahun, Gereja dan Masjid Ini Saling Menjaga Toleransi)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X