Kompas.com - 03/07/2017, 22:00 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan ke depan akan fokus menggali informasi terkait peran anggota DPR dalam proyek KTP Elektronik (e-KTP).

KPK memulai pemeriksaan pada hari ini dengan menghadirkan anggota Komisi II DPR-RI periode 2009-2014, Yasonna H Laoly.

"Sekarang kami mulai mendalami fakta-fakta yang diduga terkait dengan peran anggota DPR pada saat itu," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, usai pemeriksaan terhadap Yasonna, Senin (3/7/2017).

Febri mengatakan, pada sepekan ke depan penyidik KPK akan mencari informasi mengenai pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Selain itu, KPK juga akan mencari informasi atas indikasi pertemuan yang dilakukan anggota DPR terkait dengan pembahasan proyek e-KTP serta indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak.

Febri menambahkan, memang pada pekan ini pihaknya fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dari mantan anggota Komisi II yang merupakan mitra Kementerian Dalam Negeri.

Sebab, sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak, seperti dari Kemendagri dan swasta.

"Untuk kasus e-KTP sendiri dalam minggu ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, terutama dari klaster politik. Sebelumnya sudah lebih dari 120 saksi yang sudah kami agendakan diperiksa, yang sebagian besar dari kementerian atau birokrasi, dan dari pihak swasta dan ada advokat," ucapnya.

Pada hari ini, KPK telah memeriksa Yasonna Laoly sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Yasonna diperiksa selama empat jam mulai pukul 11.00 WIB.

Namun, Febri tidak membeberkan detail materi pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Secara spesifik, kami tidak bisa menyampaikan apa saja materi pemeriksaan yang rinci ketika penyidik melakukan pemeriksaan," kata Febri.

"Namun, tentu saja kami harus mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang revelan termasuk mengonfirmasi sejumlah hal dalam pemanggilan saksi ini," kata dia.

(Baca juga: Usai Pemeriksaan, Yasonna Enggan Komentari Aliran Dana Proyek E-KTP)

Kompas TV Yasonna Laoly, memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.