Kompas.com - 03/07/2017, 12:35 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK berencana memanggil sejumlah pakar hukum tata negara untuk dimintai pendapat terkait posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan.

Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra.

Hal itu disampaikan anggota Pansus Angket KPK, Muhammad Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

(baca: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Terlebih, kata Misbakhun, Yusril merupakan Menteri Kehakiman dan HAM saat KPK dibentuk, sehingga ia mengetahui prosesnya.

"Tentu kita perlu dengarkan Prof Yusril karena pada saat undang-undang KPK disusun beliau yang mewakili pemerintah sebagai menteri kehakiman, beliau yang tahu asal usulnya dan bagaimana posisi kelembagaannya," ujar Misbakhun.

Dengan mengundang Yusril, Misbakhun berharap DPR memperoleh kejelasan terkait posisi kelembagaan KPK dalam tata kelola pemerintahan.

"Orang kan mengatakan KPK itu posisinya ada di wilayah mana, angket itu seperti apa dan sebagainya. Kita perlu kearifan secara ketatanegaraan. Posisi KPK dimana (sebenarnya)," lanjut politisi Golkar itu.

(baca: Fahri Hamzah: Tak Boleh Ada Pejabat yang Menantang Pansus Angket)

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

Kompas TV DPR Ancam "Sandera" Anggaran Polri dan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Nasional
Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Nasional
Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Nasional
Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Nasional
Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Nasional
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Nasional
Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Nasional
RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

Nasional
Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

Nasional
ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

Nasional
Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Nasional
Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Nasional
Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Nasional
Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.