Reformasi Pendanaan Parpol Dinilai Bisa Cegah Potensi Korupsi

Kompas.com - 03/07/2017, 12:33 WIB
ilustrasi rupiah thikstockphotosilustrasi rupiah
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Ramadhan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT).

Ketiga OTT tersebut yakni penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terkait pembangunan jalan; Anggota DPRD Jawa Timur Mochaad Basuki terkait pengawasan anggaran, dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto.

Dalam OTT tersebut, yang terlibat adalah para kader partai politik (parpol) yang menjabat di jajaran eksekutif dan legislastif daerah.

Ridwan merupakan kader Partai Golkar, sedangkan Mochamad Basuki adalah kader Gerindra. Sementara itu, tiga anggota DPRD Kota Mojokerto yang terjaring KPK yaitu Purnomo, Abdullah Fanani, dan Umar Faruq merupakan kader PDI-P, PKB, dan PAN.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menilai, maraknya praktik korupsi yang dilakukan kader parpol karena adanya ketidakdemokratisan dalam pengelolaan partai.

Baca: KPK Optimistis 50 Persen Pendanaan Parpol oleh Negara Bisa Tekan Angka Korupsi

Menurut dia, hampir semua parpol di Indonesia dikelola oleh segelintir orang yang biasanya penyumbang terbesar untuk operasional partai.

Dengan demikian, banyak keputusan yang diambil tanpa melibatkan suara kader lainnya.

Padahal, menurut Donal, seharusnya parpol dikelola secara demokratis oleh seluruh kader parpol, termasuk dalam hal pendanaan.

Model pendanaan parpol yang mengandalkan pihak tertentu dengan modal besar, kata Donal, cenderung melanggengkan praktik korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Nasional
Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang 'Success Story' Jokowi

Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang "Success Story" Jokowi

Nasional
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

Nasional
'Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK'

"Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK"

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Nasional
Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Nasional
Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasional
WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

Nasional
Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X