Terorisme Makin Marak, Politisi PDI-P Dorong RUU Terorisme Segera Rampung

Kompas.com - 03/07/2017, 08:23 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera dirampungkan. Hal itu menyusul semakin maraknya tindakan teror yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kasus-kasus tindakan teror akhir-akhi ini semakin nekad dan mengarah pada aparat negara, seperti polisi," kata Andreas melalui keterangan tertulis, Minggu (2/7/2017).

"Kegentingan ini mengharuskan RUU Terorisme segera dirampungkan untuk memberikan tools bagi aparat negara melawan terorisme," sambung Ketua DPP PDI-P itu.

Serangan-serangan tersebut, kata Andreas, menunjukkan adanya upaya atau perlawanan serius dari para terduga teroris untuk melemahkan mental dan kerja aparat dalam mengamankan negara.

(Baca: Kronologi Penusukan Polisi di Masjid Falatehan Dekat Mabes Polri)

Terlebih, teror juga kerap terjadi pada momentum-momentum penting, seperti jelang bulan Ramadhan dan kunjungan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta.

"Ini merupakan modus terorisme yang serius," ucap Anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurutnya, aparat keamanan kini harus dibekali tools atau peralatan kelengkapan yang lebih baik, baik dari segi fisik maupun kelengkapan peraturan perundangan yang memungkinkan mereka untuk secara total memberantas terorisme.

Tak hanya bagi aparat keamanan namun juga bagi intelijen dan seluruh stake holder yang terkait.

"Pemberantasan terorisme tidak bisa dilakukan secara parsial dengan hanya melibatkan polisi saja. Tetapi harus menggunakan total approach, di mana semua stake holder negara atas nama negara di bawah payung UU Anti Terorisme berperang melawan terorisme," kata Andreas.

(Baca: Terpengaruh Situs Radikal, Penusuk Polisi Diduga Simpatisan ISIS)

Sedikitnya terjadi dua kali teror terjadi terhadap aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Kejadian pertama terjadi di Markas Polda Sumatera Utara. Terduga teroris saat itu menyerang polisi yang tengah berjaga. Dalam kasus penyerangan ini, Ipda Anumerta Martua Sigalingging yang sedang berjaga di pos gugur.

Teror lainnya terjadi Jumat (30/6/2017) di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan. Saat itu, dua anggota polisi yang baru saja selesai menunaikan ibadah shalat Isya ditusuk oleh seorang pria. Masjid tersebut hanya berjarak 200 meter dari Markas Besar Kepolisian RI.

Anggota Resimen 1 Gegana AKP Dede Suhatmi dan anggota Resimen 3 Pelopor Briptu M Syaiful Bakhtiar menjadi korban penusukan dalam kejadian tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X