Kompas.com - 03/07/2017, 06:50 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sedianya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Yasonna hari ini, Senin (3/7/2017).

"Saya akan datang jam 11.00 ke KPK, untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (2/7/2017).

Menurut Yasonna, kepada penyidik KPK ia akan menjelaskan secara rinci kronologi pembahasan e-KTP saat ia masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
(Baca: Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Yasonna Disebut Terima 84.000 Dollar AS)

Yasonna sebenarnya pernah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus e-KTP. Namun, Yasonna belum pernah sekali pun memenuhi pemanggilan KPK.

Mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan itu beralasan bahwa ketidakhadirannya bukan tanpa sebab. Menurut Yasonna, waktu pemanggilan sebelumnya selalu bertepatan dengan urusan pekerjaan berupa kegiatan resmi yang mewakili pemerintahan.

"Saya sebagai warga negara yang baik siap dipanggil datang dan sebagai saksi menyampaikan semua yang saya tahu soal kasus e-KTP kepada penyidik," kata Yasonna.

(Baca: Miryam Jadi Kurir Uang Korupsi E-KTP untuk Puluhan Anggota DPR)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Yasonna disebut menerima 84.000 dollar AS dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Pemberian uang kepada Yasonna diduga melalui anggota DPR Miryam S Haryani.

Meski demikian, jaksa KPK tidak menjelaskan secara detil peran Yasonna dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto. Yasonna hanya disebut sebagai pihak yang menerima aliran dana senilai Rp 1,1 miliar tersebut.

Kompas TV Tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam kasus KTP elektronik, Miryam S Haryani, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pansus hak angket KPK di DPR.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Nasional
Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Nasional
Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Nasional
Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Nasional
Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.