Kompas.com - 30/06/2017, 16:01 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril menilai, usulan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih fokus pada upaya pencegahan daripada penindakan adalah pemikiran yang tidak tepat.

Sebab, usulan tersebut bertentangan dengan TAP MPR No. 11 Tahun 1998 bahwa pembentukan KPK demi mewujudkan pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"(Pembentukan KPK) Ini sesuai dengan amanat TAP MPR n UNCAC (konvensi internasional antikorupsi)," kata Oce saat dihubungi, Jumat (30/6/2017).

Di sisi lain, lanjut Oce, Polri dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum belum mampu memberantas korupsi.

(Baca: Novel Baswedan Tetap Ingin Berada di KPK)

Oleh karena itu, menurut Oce, ketika dibentuk KPK juga diberikan kewenangan yang lebih luas.

Misalnya, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Termasuk mengambil alih kasus-kasus yang ditangani polisi dan jaksa. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang KPK.

"KPK dibentuk untuk maksimalkan penindakan karena polisi dan jaksa belum mampu," kata Oce.

Lebih jauh, Oce menambahkan, KPK selain memiliki fungsi penindakan juga punya mandat untuk memonitoring pemerintahan.

Oleh karena itu, menurut Oce, wajar jika pada kemudiannya KPK seperti koordinator pemberantasan korupsi.

Sebab, lembaga anti -korupsi ini secara khusus memiliki visi dan misi pemberantasan korupsi.

"Jadi politik hukumnya adalah kejahatan Korupsi dan pencucian uang ditangani oleh KPK, Polisi dan Jaksa hanya menangani perkara kecil saja," kata Oce.

Sebelumnya, usulan agar KPK lebih banyak melakukan fungsi pencegahan ketimbang penindakan dilontarkan oleh Ahli hukum pidana Andi Hamzah.

(Baca: Andi Hamzah Usul Kerja KPK Hanya 30 Persen Menindak Koruptor)

Alasannya, pencegahan akan lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Menurut Andi, beberapa negara yang berhasil mengurangi praktik korupsi adalah negara-negara yang berhasil membentuk sistem pencegahan dengan baik. Misalnya, Korea Selatan.

Sementara negara seperti China yang menerapkan hukuman mati dan memberikan tuntutan maksimal terhadap koruptor, jumlah korupsi tidak menunjukan penurunan yang drastis.

"Saya usulkan KPK itu 70 persen harus mencegah. Hanya 30 persen untuk penindaka," ujar Andi dalam forum diskusi Asosiasi Pakar Hukum Pidana di Jakarta, Selasa (27/6/2017).

Kompas TV Tahanan KPK Masih Dikunjungi Pihak Keluarga

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.