Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/06/2017, 19:05 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyarankan agar persoalan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

"Saya kira musyawarah mufakat lebih diutamakan. Sebetulnya, musyawarah mufakat adalah perintah undang-undang, kecuali kalau tidak tercapai baru dilakukan macam-macam," ujar Oesman saat ditemui di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Senin (26/6/2017).

Soal adanya wacana pertemuan antara pimpinan partai politik, Oesman bersedia apabila diundang untuk membicarakan persoalan tersebut.

(baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...)

Namun, menurut Oesman, hingga saat ini belum ada undangan yang disampaikan kepadanya.

"Saya juga seorang ketua umum. Saya akan hadir jika diundang," kata pria yang akrab disapa OSO itu.

Pertemuan ketua-ketua umum partai akan kembali diintensifkan menyusul buntunya pembahasan RUU Pemilu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, semangat musyawarah dikedepankan untuk memutuskan isu-isu tersisa.

Pertemuan tersebut akan dilakukan usai Lebaran.

Sebelumnya, forum lobi Panitia Khusus RUU Pemilu kembali gagal mendapat titik temu dalam pembahasan lima isu krusial, khususnya ambang batas pemilihan presiden. Akibatnya, pembahasan diperpanjang hingga 10 Juli 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Nasional
Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.