Soal Lebaran yang Beda dengan Keputusan Pemerintah, Ini Tanggapan MUI

Kompas.com - 24/06/2017, 20:45 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah jatuh pada Minggu (25/6/2017).

Sehingga, Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) KH Maruf Amin meminta umat Muslim se-Indonesia mengikuti penetapan tersebut.

Baca: PBNU Tetapkan Idul Fitri 1438 H pada Minggu 25 Juni

"Menurut MUI, kalau pemerintah sudah menetapkan (1 Syawal 1438 H), semua harus patuh. Itu keputusan majelis ulama," ujar Maruf di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2017).


"Boleh berbeda kalau enggak ada penetapan. Nah kalau ada penetapan seperti ini ya harus ikut," lanjut dia.

Namun, Maruf mengakui bahwa ada kelompok-kelompok umat Islam Indonesia yang seringkali tidak mengikuti penetapan pemerintah tersebut.

Menanggapi hal itu, MUI berkomitmen menggencarkan sosialisasi aturan MUI ke kelompok-kelompok umat Islam di Tanah Air.

"Kami memang harus sosialisasi, mengedukasi masyarakat, supaya ke depan tidak ada lagi yang berbeda, semua harus ikut," ujar Maruf.

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1438 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada Minggu (25/6/2017) sesuai hasil Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (24/6/2017) petang.

Baca: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1438 H pada Minggu 25 Juni 2017

"Mulai besok pagi, kita bersama akan melaksanakan shalat Idul Fitri. Dengan demikian, kita berhasil menyepakati dan menetapkan mulai malam ini kita telah memasuki 1 Syawal 1438 Hijriah," kata Lukman saat memberikan keterangan pers sekitar pukul 18.50 WIB.

Ikut hadir dalam jumpa pers Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X